PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian berbagai persoalan daerah harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar masalah. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibanding langkah sesaat atau penertiban yang hanya menyasar dampak di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan para aktivis untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Topik yang dibahas meliputi distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.
Menanggapi persoalan PETI, Mahyeldi menilai penanganan tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif. Menurutnya, aktivitas tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penertiban di lokasi tambang.
“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM menjadi instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan para pemangku kepentingan.
“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah. Langkah tersebut bertujuan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.
“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegasnya.
Selain membahas pendidikan dan lingkungan, dialog tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan sosial masyarakat. Mahyeldi menilai berbagai tantangan sosial perlu dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari dengan tetap mengedepankan aturan serta koridor hukum yang berlaku.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.
Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan pembangunan di Sumbar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutupnya. (Bdr)
