PADANG – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan percepatan perlindungan masyarakat terdampak bencana ekologis di Sumatera Barat sepenuhnya bergantung pada inisiatif bupati dan wali kota.
Penegasan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Selasa (13/1/226).
Tito meminta kepala daerah memaksimalkan seluruh skema bantuan pemerintah pusat agar daya beli masyarakat terdampak tetap terjaga.
“Kalau memang mau nolong rakyat, tumpahkan saja bantuan pemerintah pusat. Dari BNPB, dari Kementerian Sosial, dari mana saja. Supaya mereka tenang, punya daya beli. Duit itu penting, piti penting,” ujar Tito.
Ia menilai kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah tidak cukup menanggung dampak sosial akibat bencana besar. Kepala daerah diminta tidak ragu dan tidak lamban mengusulkan warga ke seluruh program bantuan pusat yang tersedia.
Dalam paparannya, Tito mengungkap hasil pemutakhiran data bantuan sosial yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan BPS selama enam bulan terakhir.
Dari verifikasi lapangan, ditemukan 3,97 juta penerima Program Keluarga Harapan yang tidak tepat sasaran, termasuk penerima yang telah meninggal, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, hingga pejabat struktural.
“Ada yang sudah meninggal tapi masih menerima. Ada yang sudah jadi ASN, anggota TNI-Polri, bahkan eselon tiga, masih menerima bantuan. Ini kan tidak benar,” kata Tito.
Tito menyebut pembersihan data tersebut membuka ruang fiskal baru karena kebutuhan anggaran PKH berkurang. Dana bantuan tunai sekitar Rp600 ribu per bulan itu dapat dialihkan kepada masyarakat baru yang benar-benar membutuhkan, termasuk korban bencana di Sumatera Barat.
Ia juga menyoroti kondisi warga terdampak yang mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat rumah rusak, kehilangan harta, pekerjaan terganggu, dan pendapatan menurun drastis.
“Mereka ini turun menjadi keluarga miskin, bahkan miskin ekstrem. Mereka punya hak masuk PKH dan juga PBI BPJS, iurannya dibayar pemerintah. Jadi kalau masuk rumah sakit, sakit apa pun ditanggung negara,” ujar Tito.
Tito meminta kepala daerah mengerahkan dinas sosial untuk mendata ulang masyarakat terdampak, lalu mengusulkan bantuan ke BNPB, PKH, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan secara simultan.
Ia menegaskan keberhasilan penyaluran bantuan sepenuhnya bergantung pada kepemimpinan daerah.
“Kuncinya ada pada bupati dan wali kota. Kalau ada kabupaten yang warganya dapat PKH dan PBI BPJS, tapi ada yang tidak dapat, saya akan sampaikan ke publik bahwa bupatinya tidak mengusulkan,” kata Tito.
Tito meminta seluruh usulan daerah ditembuskan langsung kepadanya selaku ketua satuan tugas, selain kepada Menteri Sosial dan Presiden, guna memastikan verifikasi berjalan cepat dan akurat.
Di akhir rapat, Tito menyebut bencana sebagai ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.
“Ini ibadah bagi kita, nolong orang susah. Dan percaya lah, sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Pemimpin itu lahir di tengah krisis,” pungkas Tito.
Rapat dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, unsur Forkopimda Sumbar, para bupati, wali kota, serta pejabat terkait.
Empat Daerah
Tito menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Sumbar dipusatkan pada empat daerah, yaitu Tanah Datar, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan.
Selama rapat tiga jam, Tito memverifikasi data 16 kabupaten dan kota terdampak. Verifikasi mencakup ketersediaan listrik, operasional SPBU, pasokan gas elpiji, layanan internet, serta air bersih dan PDAM.
Indikator tersebut melengkapi lima indikator utama pemulihan, yaitu pulihnya pemerintahan, layanan kesehatan dan pendidikan, akses darat, sektor ekonomi, serta kondisi sosial masyarakat.
“Indikator di Sumbar cukup menggembirakan. Hampir seluruh daerah terdampak berada pada kondisi hijau,” kata Tito Karnavian.
Meski demikian, Tito menilai empat daerah dengan kerusakan besar masih memerlukan dukungan lintas sektor. Percepatan perbaikan jalan, jembatan, serta infrastruktur air bersih menjadi prioritas.
“Detail data seperti ini yang kami harapkan dari daerah,” kata Tito Karnavian.
Manipulasi Data
Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melakukan rekayasa atau manipulasi data dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menegaskan setiap penyimpangan akan mudah ditelusuri aparat penegak hukum.
“Jangan diada-adakan. Aparat penegak hukum mengawasi. Kalau ada masalah, pasti ketahuan,” kata Tito Karnavian.
Ia menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan memulihkan daya beli masyarakat. Pemerintah menyiapkan bantuan jaminan hidup, bantuan sosial, serta Dana Tunggu Hunian agar masyarakat terdampak tetap memiliki penghasilan selama pembangunan hunian.
Tito meminta kepala daerah mengerahkan dinas sosial untuk mendata warga yang mengalami penurunan status sosial ekonomi akibat bencana. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial pemerintah pusat.(Bdr)
