Peristiwa

Banjir dan Longsor Picu Inflasi, Padang Dorong Stabilisasi Pangan Jelang Nataru

122
×

Banjir dan Longsor Picu Inflasi, Padang Dorong Stabilisasi Pangan Jelang Nataru

Sebarkan artikel ini
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Rakor High Level Marketing Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV 2025 yang dipimpin Sekda Sumbar Arry Yuswandi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (11/12/2025).Ist

PADANG — Pemerintah Kota Padang menegaskan kesiapan menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Rakor High Level Marketing Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan IV 2025 yang dipimpin Sekda Sumbar Arry Yuswandi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (11/12/2025).

Rakor membahas kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar dalam mengantisipasi tekanan inflasi akibat peningkatan konsumsi akhir tahun.

Maigus Nasir menyampaikan inflasi Kota Padang pada November 2025 tercatat sebesar 3,65 persen. Ia menilai angka tersebut muncul akibat banjir dan longsor yang mengganggu suplai dan distribusi pangan.

“Permintaan beras meningkat sehingga stok berkurang. Harga cabai dan telur ayam juga naik karena kendala transportasi dari luar daerah akibat banjir dan longsor. Kondisi ini memicu inflasi,” ujar Maigus Nasir.

Baca Juga:  Erman Safar Resmikan Kegiatan Alek Nagari Bantodarano ke-28

Ia menjelaskan harga pangan sudah stabil namun ketersediaan masih rentan. Kondisi ini semakin berat menjelang Nataru karena konsumsi masyarakat diprediksi naik.

Kerentanan tersebut bertambah akibat kerusakan irigasi pertanian yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang. Kerusakan irigasi berdampak langsung pada risiko krisis pangan.

“Di Kota Padang ada empat kecamatan terdampak, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh. Total 176,25 hektare lahan tertimbun dan tidak dapat ditanami. Selain itu ada 206 kelompok tani terdampak. Sementara total lahan bermasalah karena irigasi rusak mencapai 3.146 hektare,” jelasnya.

Ia menegaskan perbaikan irigasi harus dipercepat agar rantai produksi pangan kembali normal.

“Dengan kondisi ini, inflasi 3,65 persen akan sulit dikendalikan apabila irigasi tidak segera diatasi. Selain itu, akibat lahan tidak bisa ditanami, kemungkinan besar jumlah warga yang membutuhkan suplai beras dan dukungan pangan akan bertambah,” pungkasnya.

Baca Juga:  Empat Jenazah Perantau Minang Korban Rusuh Wamena Tiba di Kampung

Pemko Padang berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumbar agar penanganan infrastruktur pertanian berjalan cepat dan tepat.

Rakor tersebut menegaskan pentingnya koordinasi seluruh daerah untuk menjaga stabilitas pangan dalam menghadapi musim libur akhir tahun. (Bdr)