PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, bersama Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, memaparkan visi dan misi pembangunan Sumbar periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (3/3/2025).
Dalam pidatonya, Mahyeldi memaparkan visi pembangunan daerah ke depan untuk mewujudkan Sumbar Madani yang maju dan berkeadilan, dengan fokus pada pembangunan berbasis nilai-nilai adat dan agama serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Mahyeldi menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi Sumbar dalam lima tahun ke depan.
Salah satunya adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Akses layanan kesehatan di daerah terpencil juga menjadi perhatian utama.
Di sektor ekonomi, pemerintah akan memodernisasi pertanian dan perikanan serta mengembangkan industri kreatif dan digital guna meningkatkan daya saing daerah.
Tantangan lain yang dihadapi adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, termasuk pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur digital.
Sebagai daerah rawan bencana, Sumbar juga berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
Selain itu, perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih menjadi isu penting yang harus diatasi.
Dalam aspek sosial, pelestarian budaya Minangkabau dengan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi prioritas agar identitas dan kearifan lokal tetap terjaga di tengah arus globalisasi.
Pemerintah juga menekankan perlunya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel melalui digitalisasi layanan publik serta pencegahan korupsi.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Mahyeldi memaparkan delapan misi pembangunan Sumbar dalam lima tahun ke depan.
Pertama, pendidikan dan kesehatan berkualitas melalui pemerataan akses dan peningkatan layanan.
Kedua, Sumbar sebagai lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau dengan fokus pada ketahanan pangan dan energi terbarukan.
Ketiga, pembangunan nagari dan desa melalui inovasi serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Keempat, menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan wilayah barat Indonesia dengan penguatan infrastruktur dan digitalisasi UMKM.
Kelima, pemerataan pembangunan infrastruktur serta kesiapsiagaan bencana.
Keenam, penguatan nilai adat dan kesejahteraan keluarga berbasis ABS-SBK.
Ketujuh, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital.
Kedelapan, tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.
Untuk mempercepat implementasi visi dan misi, pemerintah menetapkan beberapa program prioritas dalam 100 hari pertama.
Beberapa di antaranya adalah kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, penyusunan ulang prioritas belanja APBD, percepatan pembangunan infrastruktur seperti Flyover Sitinjau dan jalan tol Sicincin-50 Kota, serta penguatan UMKM melalui akses permodalan.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan konektivitas digital, mempercepat pembangunan sarana pendidikan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dengan reformasi kelembagaan dan meritokrasi ASN.
Di akhir pidatonya, Mahyeldi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Sumbar tidak bisa dicapai tanpa kerja sama semua pihak.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, DPRD, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersinergi dalam mewujudkan Sumbar yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Basamo-samo kito manjapuik Gemilang, mambangun Sumbar dengan kolaborasi,” tutup Mahyeldi. (*)
Comment