Gubernur Mahyeldi Harap KPK Terus Awasi Kinerja Pemprov dan Bupati/Wako di Sumbar

PADANG – Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengajak jajarannya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar terus meningkatkan pencegahan korupsi. Di samping itu, ia berharap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja pemerintahan di Sumbar.

Hal itu disampaikan Gubernur saat berlangsungnya Rapat Koordinasi (rakor) Pencegahan Korupsi di Wilayah Sumbar yang digelar oleh KPK di Hotel ZHM Premiere, Kota Padang, Kamis (25/4/2024).

Disebutkannya, salah satu upaya Pemprov Sumbar dalam pencegahan korupsi dengan menerapkan Monitoring Center For Prevention (MCP) atau pencegahan korupsi berbasis preventif.

“Capain MCP Pemprov Sumbar pada 2023 tercatat memiliki nilai 93 persen, sementara itu rata-rata capaian di Sumbar, yang termasuk Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar mendapatkan nilai 81 persen,” kata Mahyeldi.

Hasil penilaian KPK melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) bagi Pemprov Sumbar pada tahun 2023 meraih angka 71,41, yang naik 0,84 poin dari nilai tahun 2022 yang tercatat 70,57.

Gubernur berharap, ke depan nilai survei integritas di Sumbar terus meningkat, seiring dengan capaian aksi pencegahan korupsi yang saat ini berada dalam kategori Terjaga.

“Ke depan perlu kita tingkatkan sinergitas dalam upaya pencegahan korupsi. Pemprov Sumbar akan lebih intens melakukan koordinasi, fasilitasi, maupun pendampingan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, agar tahun 2024 nilai rata-rata Sumbar dapat lebih meningkat,” ungkapnya.

Mahyeldi juga berharap agar KPK tidak pernah lelah dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah di Sumbar. Sebab dari pengawasan tersebut, Pemda dapat menerima masukan, bimbingan, serta pembinaan. Sehingga, keinginan mewujudkan good dan clean government di Sumbar dapat terus terelisasi.

Dilaporkannya berbagai aktivitas yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi di Sumbar. Antara lain, penguatan komitmen kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Pelaksanaan MCP dan aksi pencegahan korupsi melalui Stranas PK.