PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belajar ke Provinsi Jambi dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Jambi merupakan provinsi yang telah mengelola Biocarbon Fund untuk kegiatan pengelolaan hutan.
Biocarbon Fund merupakan inisiatif global yang didukung oleh Bank Dunia, bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui perlindungan hutan dan reboisasi.
Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk sharing pengetahuan tersebut dilakukan dalam TalkShow yang bertajuk Share Learning Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program BioCF-ISFL dan Peluang Implementasi Pendanaan Iklim yang diadakan oleh KKI Warsi pada Rabu, 14 Agustus 2024 di Kota Jambi.
Pengelolaan Biocarbon Fund di Jambi diimplementasikan oleh Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Penyaluran mekanisme hibah kepada OPD Jambi menggunakan mekanisme On Granting yang dimulai Tahun 2022.
Sekarang proses yang dijalankan yaitu tahapan Pre-investment atau merupakan investasi untuk program intervensi penurunan emisi. Pada tahap ini sekaligus merupakan uji coba untuk melakukan intervensi langsung dalam mencapai target penurunan emisi sebelum memasuki tahap Result by Payment (RBP).
“Saat ini yang menjadi implementator ada 4 (empat) KPH yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, KPH Merangin dan 4 (empat) Balai Taman Nasional yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Berbak Sembilang, Bukit Dua Belas, dan Bukit Tiga Puluh ditambah dengan Balai KSDA Jambi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Jambi Ahmad Bestari.
Keempat KPHP yang menerima dana ini adalah KPHP Batanghari, KPHP Merangin, KPHP Tebo, dan KPHP Muaro Jambi. Masing-masing KPHP memiliki program yang berfokus pada perlindungan hutan, reboisasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi berkelanjutan seperti agroforestri dan ekowisata.
Menurutnya dana dari Biocarbon Fund ini akan sangat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan di Jambi, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Dukungan ini memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan dengan lebih efektif, patroli hutan dan kegiatan lain yang mempertahan tutupan hutan serta mencegah degradasi lahan,” ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan dalam pengelolaan hutan Pemprov Sumbar menyebutkan masyarakat yang mendapatkan izin kelola hutan mengalami peningkatan.
Pendapatan petani hutan ini bertambah seiring dengan adanya alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung petani sekitar hutan. Ia menyebutkan fasilitasi perhutanan sosial juga memungkinkan bagi petani untuk mendapatkan akses penambahan modal serta pelatihan dan pendampingan usaha.
“Kami melakukan survei pendapatan tani hutan melalui statistik. Pada tahun 2020 pendapat rata-rata petani 1,5 juta. 2021, survey 1,7 juta. Tahun 2023 naik menjadi 2,3 juta,” kata Yozarwardi.
Menurutnya, peluang pendanaan iklim memungkinkan bagi masyarakat untuk mengakses modal dalam mengelola perhutanan sosial.
Praktik ini dirasakan oleh masyarakat di Lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur Kabupaten Bungo. Insentif melalui pembayaran imbal jasa lingkungan (payment for ecosystem services/PES) penyerapan karbon.
Sementara Koordinator Program KKI Warsi, Emmy Primadona mengatakan masyarakat sudah mendapatkan manfaat yang dinikmati.
“Masyarakat 5 desa di Lanskap Bujang Raba merasakan dampak pendanaan iklim memiliki dampak yang signifikan bisa dinikmati secara sosial, melalui paket sembako, beasiswa sekolah, investasi ekonomi melalui pembangunan huller kopi dan pengadaan alat usaha lainnya,” katanya.
Pengelolaan hutan yang lestari di desa jika 12,7 Juta hektar jika dikelola oleh masyarakat sangat banyak benefit yang didapatkan masyarakat.
Selama acara, peserta berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang dalam implementasi program Biocarbon Fund di lapangan. Beberapa topik yang dibahas meliputi teknik restorasi lahan gambut, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan kebijakan hutan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani yang turut hadir pada acara tersebut, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Program Biocarbon Fund memberikan kontribusi nyata dalam upaya menjaga kelestarian hutan Jambi. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kita bisa memastikan bahwa manfaat dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh mereka yang tinggal di sekitar hutan,”sebutnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk memperkuat jaringan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Diharapkan, kolaborasi yang terjalin dari kegiatan ini dapat mempercepat pencapaian target pengurangan emisi serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jambi dan Sumatera Barat.(Bdr)
Comment