PADANG – Komitmen Pemeritah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk pemenuhan hak anak mendapat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sumbar memperoleh penghargaan Provinsi Layak Anak.
Indikatornya, Sumbar dinilai terus berupaya memperjuangkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Dukungan itu berupa penyediaan program dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak anak.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam Anugerah KPAI 2023 di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, Kamis (20/7/2023).
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah dalam sambutannya mengatakan, Anugerah KPAI diberikan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Menurutnya, kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator bagi Indonesia untuk menjadi negara maju dan unggul. Maka dari itu, Indonesia harus bebas dari stunting, perkawinan anak, pelecehan dan kekerasan terhadap anak, serta ekploitasi anak.
“KPAI mencatat sebanyak 4.683 pengaduan pada tahun ini. Peran negara tentu harus mampu menjawab tantangan ini dan mampu merespon hal tersebut. Pelaporan masyarakat menunjukkan adanya kepercayaan publik,” ungkapnya
Dua provinsi lainnya penerima Anugerah KPAI 2023 bersama Provinsi Sumbar yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah.
Selain itu juga terdapat tiga kabupaten dan kota di Sumbar yang juga menerima penghargaan anugerah KPAI TA 2023 yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman.
Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengapresiasi semua pihak terkait yang ikut mengantar Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
Apresiasi ini disampaikan wagub seusai menerima anugerah KPAI Tahun 2023.
“Saya mengapresiasi semua pihak yang telah ikut mengantar Provinsi Sumatera Barat meraih Anugerah KPAI 2023. Semoga komitmen semua pihak dalam melindungi anak semakin baik,” ujar Audy, yang ikut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Hansastri, dan Kadis P3AP2KB Provinsi Sumbar, Gemala Ranti.
Provinsi Layak Anak
Pada Sabtu (22/7/2023) Sumbar juga memperoleh penghargaan Provinsi Layak Anak. Penilaian itu diberikan setelah seluruh kabupaten kota di Sumbar sudah dinyatakan layak anak.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri PPPA Bintang Puspayoga kepada Pemprov Sumbar yang diwakili Sekdaprov Sumbar, Hansastri dalam acara Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/7/2023) malam.
Diketahui, terdapat lima klaster hak anak dalam penyelenggaraan KLA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Pertama, klaster Hak Sipil dan Kebebasan, memastikan setiap anak memperoleh haknya atas kepemilikan akte kelahiran,berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan,mendapat fasilitas informasi layak anak dan hak untuk berkumpul melalui forum anak.
Kedua, klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,terkait hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang berkualitas,tersedianya lembaga konsultasi keluarga dan pencegahan perkawinan usia anak.
Ketiga, klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, hak anak dalam memperoleh gizi dan makanan yang sehat,pelayanan fasilitas kesehatan ramah anak dan adanya peraturan terkait kawasan tanpa rokok.
Keempat, klaster Pendidikan,Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terkait adanya penjaminan wajib belajar 12 tahun,penanganan anak putus sekolah serta tersedianya fasilitas bermain, kegiatan kreatif dan rekreatif,rumah ibadah yang ramah anak.
Klima, klaster Perlindungan Khusus, adanya pelayanan untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus dan anak yang kebutuhan khusus, adanya mekanisme penanganan bencana dan adanya peraturan larangan pekerja anak.
Pemerintah Sumatera Barat berharap pemenuhan lima klaster diatas agar menjadi perhatian OPD terkait.Dengan pemenuhan hak anak ini diharapkan tumbuh kembang anak lebih terjamin dan kasus kekerasan anak dapat tertangani dengan baik.
Pada penghargaan ini, Sumbar meraih 3 kabupaten dan kota yang peringkat utama yakni, Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Padang Panjang. Sedangkan 4 kabupaten dan kota yang berperingkat Nindya, yakni Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Agam. Sisanya 12 kabupaten dan kota dengan peringkat Madya dan Pratama.
Adapun peringkat peringkat KLA ialah
untuk utama dengan indikator nilai 801 sampai dengan 900 poin. Nindya pencapaian indikator dengan nilai 701 sampai dengan 800 poin.
Kemudian Madya pencapaian indikator dengan nilai 601 sampai dengan 700 poin. Sedangkan Pratama pencapaian indikator dengan nilai 501 sampai dengan 600 poin.
Gubernur Sumbar Mahyeldi memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan Sumbar Provinsi Layak Anak. Untuk itu, seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk saling berkoordinasi meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.
Menurutnya, seluruh kabupaten/kota harus mampu memberikan kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan terhadap anak.
“Penghargaan ini membuat kita lebih serius lagi untuk menciptakan pemenuhan hak anak. Terutama menekan angka kekerasan pada anak,”sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Sumbar, Gemala Ranti mengatakan Pemprov Sumbar fokus untuk menjadikan Provinsi Sumbar sebagai provinsi layak anak.
“Pada tahun ini memang kita agak fokus kepada anak, tanpa mengesampingkan urusan lainnya seperti pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga,” tuturnya.
Ia juga melaporkan, dalam penanganan masalah anak yang dalam beberapa waktu terakhir marak terjadi, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai unsur, semoga dalam waktu dekat akan segera ada formula kebijakan sebagai solusi.(Bdr)
Comment