Hukum

Pemulangan Warga Sumbar Korban TPPO Harus Bayar Rp10-12 Juta Perorang

410
×

Pemulangan Warga Sumbar Korban TPPO Harus Bayar Rp10-12 Juta Perorang

Sebarkan artikel ini
Rakor GT PP-TPPO yang digelar DP3AP2KB Sumbar, Senin (3/7/2023) di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumbar.Ist

PADANG – Saat ini Sumbar sedang menghadapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Modusnya di pekerjakan keluar negeri kemudian ditelantarkan.

Hal itu terungkap pada Rakor Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) yang digelar Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumbar, Senin (3/7/2023) di Ruang Rapat Istana Gubernur Sumbar.

“Kasus tersebut sedang ditangani Polda Sumbar. Dari informasi yang disampaikan Polda Sumbar telah tetapkan 2 orang pelaku sebagai tersangka. Telah dilakukan peninjauan langsung korban ke Malaysia,”ungkap Plh. Sekdaprov Sumbar, Devi Kurnia.

Sekarang jumlah korban mencapai 17 orang, yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 11 orang laki-laku yang di tampung sementara di Shelter KBRI Malaysia menunggu proses pemulangan ke Sumbar.

BACA JUGA  Perjuangan Panjang FNTS Membuahkan Hasil, Blokir Lahan Masyarakat Dibuka

Dan terakhir muncul berita kejadian TPPO di Politeknik Payakumbuh kasus tahun 2021 yang telah langsung ditangani Bareskrim. Meski tidak ada usia anak dalam kasus ini, namun ini adalah kejahatan yang serius.

“Kita berharap pihak terkait untuk berkoordinasi dengan pihak KBRI tentang proses kepulangan korban ini, Untuk memberantas TPPO dari hulu sampai hilir di Sumbar memerlukan ’kerja bersama’ dari semua para pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,”sebutnya.

Menurutnya, sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini yang memiliki daya ungkit tinggi diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO. Demikian juga disaat terjadi korban TPPO, penanganannya tidak dapat diserahkan hanya pada satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan aksi bersama sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi/memberikan hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku.

BACA JUGA  Hina Banser Lewat Status, Warga Solok Ardhie Zondra Terpaksa Minta Maaf

“Salah satu tantangan dan permasalah utama dalam pemberantasan TPPO saat ini adalah terletak pada kondisi Gugus Tugas yang dimandatkan oleh UU No. 21 Tahun 2007 dan Perpres No. 69 Tahun 2008 untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO,”ujarnya.

Comment