PADANG – Dampak perang Ukraina-Rusia bisa berpengaruh pada krisis pangan pada sejumlah negara-negara Eropa. Krisis pangan yang terjadi di sejumlah negara tersebut, menjadi perhatian Pemerintah Indonesia juga.
Pemerintah terus melakukan kordinasi dengan kepala daerah, untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar ketersediaan pangan dapat terpenuhi bagi masyarakat.
Khusus Sumatera Barat (Sumbar), Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melalui Asisten II Setdaprov Sumbar, Wardarusmen Selasa (24/1/2023) mengatakan, Pemprov Sumbar telah melakukan langkah-langkah antisipasi ketersediaan pangan bagi masyarakat Sumbar.
Tidak hanya antisipasi ketersediaan pangan dampak dari perang Ukraina-Rusia, antisipasi ketersediaan pangan juga dilakukan untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2023.
Wardarusmen mengatakan, antisipasi dilakukan dengan menggelar rapat kordinasi OPD di lingkup Pemprov Sumbar pada 10 Januari 2023 lalu, yang dipimpin oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Melalui rapat kordinasi tersebut, Mahyeldi menyampaikan perlu beberapa antisipasi yang harus disiapkan jelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Seperti kenaikan harga BBM, waspada erupsi Gunung Marapi, memastikan stok pangan harus tersedia, mengkoordinasikan pembenahan irigasi di Sumbar, kemacetan, serta deteksi jumlah orang yang masuk ke wilayah Sumbar.
Selain itu juga melakukan operasi pasar murah, apalagi Perum Bulog Kanwil Sumbar akan kedatangan stok beras 5 ribu ton dari Thailand yang dinilai dapat mencukupi stok beras selama Ramadan dan Idul Fitri.
Mahyeldi juga menjelaskan tantangan pengendalian inflasi jelang pelaksanaan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 tahun ini. Termasuk juga kemiskinan ekstrem.
Menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat kordinasi tersebut, Gubernur Sumbar mengirimkan surat kepada OPD Pemprov Sumbar dan bupati wali kota se-Sumbar, 18 Januari 2023. Surat tersebut terkait antisipasi kelangkaan pengan dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 2023
Berdasarkan surat tersebut, Gubernur Mahyeldi meminta OPD Pemprov Sumbar, wali kota dan bupati agar melakukan pemetaan dan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan stok pangan dari bulan ke bulan. Terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), liburan sekolah dan tahun baru.
Mahyeldi juga meminta OPD, bupati dan wali kota, agar mempercepat ketersediaan bibit dan penanaman dari awal tahun. Terutama untuk produk-produk yang dapat mendorong terjadinya lonjakan harga pada komoditi tertentu.
Kemudian juga diminta berkordinasi dengan Bulog terkait dengan pendistribusian beras impor untuk mengatasi kemiskinan esktrem. Melakukan kordinasi degan Badan Pangan Nasional untuk penyediaan heuler baru. Serta melakukan kordinasi dengan pelaku usaha pangan untuk memenuhi kebutuhan daerah daerah yang dianggap defisit dan mengalami kelangkaan.
Melalui surat tersebut, Mahyeldi juga meminta agar memfasilitasi adanya kerjasama bisnis to bisnis antara pelaku usaha yang ada di kabupaten kota lingkup Provinsi Sumbar. Termasuk juga menjaga kelancaran distribusi dan mengantisipasi permasalahan ketersediaan BBM melalui kordinasi dengan PT Pertamina dan Hiswana Migas.
Mahyeldi juga mendorong kordinasi dengan OPD teknis dalam memetakan pembangunan jaringan irigasi dan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya. Melakukan antisipasi kelangkaan ketersediaan ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha dari sekarang.(Bdr)
Komentar