PADANG-Walaupun sempat kosong tanpa jabatan, akhirnya Amriman M SPd MM dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar, yang dilantik Gubernur Sumbar melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Devi Kurnia SH MM di Aula Disnakertrans Sumbar, Rabu (3/8).
Amriman dilantik bersama 19 pejabat administrator Eselon III dan pejabat pengawas Eselon IV lingkup Asisten I Administrasi Pemerintah dan Kesra di lingkungan Pemprov Sumbar. Belasan pejabat yang dilantik tersebut berada di SKPD Satpol PP, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPBD, Dispora dan Dianakertrans di lingkungan Pemprov Sumbar. Pelantikan ini juga dihadiri kepala SKPD masing – masing.
Amriman sebelumnya pernah menjabat Kepala SMAN 16 Padang, Kabag Kesra Setko Padang, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebuyaan (Diadikbud) Pemko Padang.
“Saya mengharapkan mutasi pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov Sumbar ini menjadi ajang penyegaran dan memotivasi kerja ke arah yang lebih baik,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Devi Kurnia.
Dalam kesempatan iru Devi Kurnia sempat menyindir pelantikan 19 pejabat eselon III dan eselon IV ini terkesan acara pembacaan SK, yang memakan waktu lebih kurang 1 jam. Sementara, acara pelantikan ini bukan barang baru lagi di lingkungan Pemprov Sumbar. Hal ini menjadi koreksi dan catatan penting pada pelantikan ke depannya, terutama bagi SKPD Badan Kepegawaian. Maka jangan pernah lagi terjadi hal seperti ini pada masa mendtang.
Diharapkan Devi Kurnia, mutasi ini sebuah penyegaran yang menjadi motivasi lebih dalam bekerja. Tak terelakkan dalam mutasi ini sebelumnya ada gonjang ganjing. Karena akan memasuki suasana dan kondisi kerja yang baru, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Karena jabatan umum tidak terbayang akan ditempatkan ke sana dan kemari, maka pejabat yang bersangkutan dituntut selalu siap. Kecuali pejabat yang mengabdi di lingkungan SKPD Dinas Kesehatan dan Pekerjaan Umum (PU).
Banyak pejabat yang pensiun akan menyulitkan kerja pemerintah ke depan, karena setiap tahun pejabat yang pensiun ada lebih kurang 100 orang. Sementara, penambahan pegawai setiap tahunnya hanya berkisar sekitar 300 orang. Apalagi dalam waktu dekat ini pegawai honor akan dihapuskan.
“Maka ada yang merasa tak cocok atau tidak pas, maka diminta dijalani saja. Maka diharapkan tidak ada gonjang ganjing, mulailah bekerja dan menyesuaikan diri. Jangan orang pula yang dituntut menyesuaikan diri, karena kita pejabat baru, ” ujar Devi Kurnia. (drd)
Komentar