Padang—Apapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tak lepas dari ketersediaan anggaran. Melihat postur APBD Provinsi, lebih kurang 65% anggaran bersumber dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
APBD tahun 2020 setelah dilakukan Perubahan misalnya, dari total APBD Rp6,692 triliun, pendapatan asli daerah hanya sekitar Rp2,134 triliun ditambah pendapatan lain lain sebesar Rp118 miliar. Selebihnya, sekitar Rp4,132 triliun berasal dari dana perimbangan atau dana transfer dari pusat.
Dari besaran APBD tersebut, sekitar Rp4,428 triliun (66%) tersedot untuk belanja tidak langsung atau dikenal dengan belanja pegawai, sementara belanja langsung yang bisa dinikmati masyarakat hanya Rp2,264 triliun (34%) dimana dalam komponen belanja langsung tersebut juga terdapat komponen belanja pegawai.
Alhasil anggaran untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat dan daerah kian terbatas. APBD Sumbar tidak kuat membangun infrastruktur strategis apalagi bernilai ratusan miliar. Contoh, pembangunan main stadion di Padang Pariaman saja butuh bertahun tahun karena keterbatasan anggaran.
“Bila ingin pembangunan daerah ini berkembang cepat, mau tidak mau skema alokasi anggaran dari pemerintah pusat mesti diperbesar. Memperbesar alokasi transfer daerah terutama alokasi anggaran khusus (DAK) dari pemerintah pusat tidak mudah namun sangat bisa, tergantung siapa Gubernurnya, terutama dalam menyiapkan semua dokumen pendukung plus pendekatan politik dengan pemerintah pusat. Saya pikir hanya Nasrul Abit yang memiliki potensi itu,” terang Juru Bicara Tim Pemenangan Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC), Hidayat.
Katanya, ini soal politik anggaran, kenapa Nasrul Abit yang lebih potensial menggaet dana pusat lebih besar. Pertama, pasangan NAIC didukung oleh Partai Gerindra yang saat ini merupakan bagian dari pemerintah. Ini modal politik yang besar dan kuat yang dimiliki Nasrul Abit untuk berkoordinasi dan meyakinkan pemerintah pusat melalui Kementerian Lembaga untuk mendapatkan kebijakan anggaran untuk membiayai pembangunan di Sumbar.
“Partai Gerindra sebagai pendukung NA-IC tidak memiliki hambatan politik karena memiliki semangat politik yang selaras dengan pemerintahan pusat. Kita tidak bisa tutup mata, Kabupaten Dharmasraya yang Bupatinya berasal dari Partainya Presiden Jokowi justeru mudah mendapatkan anggaran pusat ratusan miliar untuk membangun berbagai infrastruktur di daerahnya. Begitupun dengan Kabupaten Mentawai juga mendapatkan dana khusus dari pemerintah pusat. Saya rasa, semua itu terbantu karena tidak ada hambatan komunikasi dan koordinasi secara politik dan Bupatinya bisa langsung ke Istana Presiden,” alas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar.
Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pasti tidak akan tinggal diam, karena Prabowo menilai Sumbar adalah rumah keduanya atas kepercayaan besar yang diberikan ke Partai Gerindra maupun kepada Prabowo pada Pilpres lalu oleh masyarakat Sumbar. Bagi Prabowo, Sumbar akan menjadi perhatian serius sebagai wujud apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Sumbar baik kepada Gerindra maupun sebagai calon Presiden pada Pemilu lalu.
Katanya, potensi dan keberadaan Prabowo bakal menjadi garansi politik bagi Nasrul Abit untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari Presiden Jokowi agar lebih memperhatikan Sumbar dengan penambahan alokasi anggaran pembangunan.
“Saya rasa sulit mendapatkan dana pusat bila secara politik posisinya oposan dengan pemerintah pusat, apalagi hanya dengan pengalaman sekian periode sebagai Anggota DPRRI lantas kucuran anggaran dari pemerintah pusat akan mengalir deras, saya rasa tidak sederhana itu, sudah banyak daerah sebagai buktinya. Kondisi ini tentu tidak kita harapkan karena pada akhirnya yang rugi itu adalah daerah dan masyarakat Sumatera Barat,” prediksi Hidayat.
Bicara pengalaman, tentu Nasrul Abit dan Indra Catri secara faktual lebih berpengalaman karena sudah pernah menjadi kepala daerah. Mesti diingat bahwa, peraturan perundangan undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berbeda dengan UU MD3 yang mengatur tugas pokok dan fungsi anggota DPR.
Artinya, jelas Hidayat, dengan pengalaman sebagai Kepala Daerah, bagi NAIC tidak perlu belajar lagi bagaimana stratetegi dan teknik mendapatkan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat sebanyak banyaknya.
“Sekarang kembali ke masyarakat, apakah memilih Gubernur yang coba coba atau sudah berpengalaman dan memiliki modal politik yang besar dan kuat dengan pemerintah pusat, ditambah lagi dengan keberadaan dan kerja nyata dari Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, tentu kian kloplah,” kata Hidayat. (Re/Bdr)
Komentar