PADANG-Aksi penggembokan pintu gerbang SMAN 5 Padang, Sabtu (18/7/2020) kemarin terus berlanjut, tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan, Penggembokan tersebut ditambah dengan las.
Hal itu menysul pertenuan antara pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar dengan tokoh masyarakat (Tomas) Pauh IX Kuranji tidak menemui titik temu kesepakatan di Gedung SMPN 18 Padang di Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, Minggu (19/7/2020).
Karena dalam pertemuan tersebut disayangkan warga, Disdik Sumbar yang dihadiri Kabid SMA Suryanto tetap bersikukuh tidak mau menampung aspirasi puluhan anak nagari Pauh IX bersekolah di SMAN 5 Padang. Tapi lucunya, kebijakan panambahan siswa melalui zong zonasi tu bukan kewenangan Disdik, akan tetapi kewenangan kepala sekolah.
“Sebab yang akan menerima dan menandatangani penerimaan siswa pada zong zonasi di SMAN 5 Padang tersebut sudah diserahkan kepada kepala sekolah, kami tidak bisa mengcikaraunya,” ujar Kabid SMA Disdik Sumbar Suryanto dalam pertemuan iti.
Artinya, sebanyak 36 anak kemenakan anak Nagari Pauh IX Kuranji itu tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar di SMAN 5 Padang, maka ada baiknya diarahkan saja mereka ke SMKN yang ada di Padang. Karena daya tampung SMK yang ada di Kota Padang belum memenuhi kuota. Katanya, selama ini jajaran Disdik Sumbar telah mencarikan solusi ke Kemendikbud, seperti penambahan Rombel, namun tidak mendapatkan izin.
Sekum FKAN Pauh IX Kuranji Padang Indra Mairizal Rj Bujang menyanyangkan, sikap pihak Disdik yang kaku menjalankan sistem PPDB ajaran 2020-2021 ini. Maka dengan sendirinya, puluhan anak nagari ini sampai kiamat tidak akan bisa bersekolah di SMAN 5 Padang ini. Karena secara zonasi online mereka tidak terkaper, karena mereka berada di luar radius 1 kilomter. “Sedangkan, mereka yang diterima siswa yang berada palingjauh di radius 1 kilometer,” ujar Indra.
Kemudian, dalam kebijakan zong zonasi non online mereka juga tidak terakomodir, karena sekolah menerapkan sistem rangking nilai. Sehingga, mustahil bisa bersaing, maka dalam terjadilah pembodohan SDM kelak, karena pemerintah tidak memperhatikan mereka. Sementara tujuna pendidikan nasional itu mencerdaskan anak bangsa.
Pertemuan itu dari Disdik Sumbar dihadiri Kabid SMA Suryanto, Kabid SMK Joko Purnowo dan Zakri. Sedangkan,, dari tokoh masyarakat dihadiri Ketua FKAN Pauh IX Kuranji Evi Yandri Rajo Budiman, Camat Kuranji Eka Putra Buhari, Ketua Komite Basrizal, Sekum FKAN Pauh IX Indra Mairizal SE dan para orang tua yang anaknya tersandung tak bisa sekolah di SMAN 5 Padang.
Ketua FKAN Pauh IX Kuranji Evi Rj Budiman mengatakan, komplen dari masyarakat ini karena pemerintah dalam hal ini Disdik Sumbar mengabaikan amanah Pemerdikbud N0.44/2019 tentang pelaksanaan PPDB. Di antaranya melakukan pemetaan terhadap daya tampung sekolah. Kemudian, pemetaan tersebut disosialisasikan sebulan pelaksanaan PPDB. “Namun, disayangkan hal in tdak dilakukan Disdik Sumbar. Sehingga menuai persoalan protes dari masyarakat yang anaknya tidak diterima di sekolah,”ujar Evi Yandri.
Dikatakan Evi Yandri yang juga anggota Komisi I DPRD Sumbar, tampaknya dalam hal ini Disdik Sumbar mengabaikan pasal 15 yang diamanahkan Pemerdikbud N0.44/2019. Kemudian, ia juga menyayangkan kalimat dari Kabid SMA yang mengatakan, menyerahkan kewenangan PPDB kepada kepala sekolah, Jika hal ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, lagi-lagi akan memperkeruh suasana. (rjk)
Komentar