PADANG – Upaya Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi hak interpelasi ditanggapi Gubernur Irwan Prayitno. Gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengaku siap menghadapi wacana itu.
“Biarkan saja, nanti kita hadapi,”sebut Irwan dihubungi, Jumat (13/12).
Dikatakannya, apa yang dilakukannya tidak ada melanggar aturan. Selain itu, setiap kepergiannya sudah mengantongi izin dari Kementrian Dalam Negeri.
“Tidak ada aturan yang dilarang, kalau tidak ada izin dari Menteri Dalam Negeri saya tidak bisa berangkat,”sebutnya.
Irwan juga tidak habis pikir, kenapa kepergiannya selalu dipermasalahan. Diakuinya, dirinya sudah sering menjelaskan, keberangkatannya ke luar negeri selain memenuhi undangan juga mencari investor.
“Jika tidak dipromosikan Sumbar ini kapan orang akan tahu. Tanpa investor, APBD Sumbar juga terbatas untuk menggerakan perekonomian,”sebutnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DRPD Sumbar menggulirkan wacana hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Interpelasi itu untuk menanyakan seringnya Irwan melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan dana APBD.
“Yang ke Gubernur itu Pak Irwan, Pak Gubernur ini kan sudah periode kedua, empat tahun sudah menjalani periode kedua. Nah muncul keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat melihat perilaku dan praktik bahwa hampir tiap bulan, hampir tiap bulan nih, Pak Gubernur ini pergi ke luar negeri. Bahkan dalam satu bulan ada yang dua kali perjalanan dinas ke luar negeri. Dan ini menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade, Jumat (13/12). (Bdr)
