Sumatera Barat

Gubernur Mahyeldi Sebt Gambir Sumbar Harus Naik Kelas, Tidak Hanya Dijual sebagai Bahan Mentah

1
×

Gubernur Mahyeldi Sebt Gambir Sumbar Harus Naik Kelas, Tidak Hanya Dijual sebagai Bahan Mentah

Sebarkan artikel ini
PTPN IV menyalurkan 15 rumah kempa senilai Rp757 juta untuk meningkatkan kualitas dan produksi gambir di Limapuluh Kota.

LIMAPULUH KOTA — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong percepatan hilirisasi gambir agar komoditas unggulan daerah tersebut tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan industri.

Menurut Mahyeldi, Sumbar memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan gambir. Karena itu, peningkatan kualitas produksi di tingkat petani harus berjalan beriringan dengan pembangunan fasilitas pengolahan lanjutan atau refinery.

“Kita ingin hilirisasi ini berjalan sehingga kebutuhan industri dalam negeri bisa dipenuhi. Kita juga perlu mengetahui standar yang diminta perusahaan pengguna gambir, agar produk yang dihasilkan petani sesuai dengan kebutuhan pasar,” kata Mahyeldi saat menghadiri penyerahan bantuan 15 unit rumah kempa gambir dari PTPN IV Regional di Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, melalui pengolahan lanjutan, gambir dapat dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, seperti katekin dan tanin. Produk tersebut memiliki peluang pemanfaatan di berbagai sektor industri sehingga dapat memberikan nilai tambah lebih besar dibandingkan penjualan gambir dalam bentuk bahan baku.

Baca Juga:  Harhubnas 2026, Layanan Transportasi Harus Merata

Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi kualitas hasil produksi. Petani perlu mendapatkan edukasi mengenai standar pengolahan dan menghindari praktik pencampuran bahan yang dapat menurunkan mutu gambir. Dengan kualitas yang lebih terjamin, harga produk diharapkan lebih stabil dan daya saingnya semakin kuat.

Saat ini, sentra gambir terbesar di Sumbar berada di Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas sekitar 17.000 hektare, disusul Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 11.000 hektare. Potensi tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan industri pengolahan gambir di daerah.

Selain hilirisasi, Mahyeldi menilai pembenahan tata niaga dan pencatatan ekspor juga perlu menjadi perhatian. Ia mendorong kebijakan ekspor satu pintu agar perdagangan gambir lebih terkontrol, terstandar, dan transparan. Klasifikasi ekspor juga perlu disesuaikan agar produk olahan seperti katekin dan tanin tercatat sesuai bentuk dan nilai tambahnya.

Baca Juga:  Pemerintah Pusat Apresiasi Pemprov Sumbar, Pengadaan Tanah dan Penlok Fly Over Sitinjau Lauik Dimulai

“Inilah yang tengah kita upayakan melalui Dinas Perindag,” ungkap Mahyeldi

Guna menuju ke arah itu, Gubernur menilai perlu dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar mengapresiasi peran dari PTPN IV yang mendukung kelompok tani gambir di Kabupaten Limapuluh Kota melalui bantuan 15 unit rumah kempa gambir dengan total nilai sekitar Rp757 juta.

Mahyeldi berharap dukungan peralatan, pembinaan petani, pembenahan tata niaga, dan pembangunan industri pengolahan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan demikian, potensi gambir Sumbar tidak hanya tercermin dari besarnya produksi, tetapi juga dari nilai ekonomi yang dihasilkan dan kesejahteraan petani. (Bdr)