Peristiwa

Sempat Lumpuh Karena Bencana, Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Pulihkan Akses Tanahdatar–Sijunjung

1
×

Sempat Lumpuh Karena Bencana, Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Pulihkan Akses Tanahdatar–Sijunjung

Sebarkan artikel ini

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat gerak cepat atasi jembatan putus penghubung Ruas Setangkai-Tanjung Ampalu, perbatasan Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Sijunjung.

Setelah sempat terputus selama satu setengah bulan akibat banjir bandang 21 Mei 2026 lalu, akses tersebut akhirnya kembali dibuka.

Pemprov Sumbar melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) membangun jembatan Bailey. Kini jembatan telah dapat dilalui masyarakat sejak 9 Juli 2026, mengakhiri masa isolasi yang melumpuhkan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga lainnya di dua daerah tersebut.

Putusnya jembatan akibat banjir bandang pada 21 Mei 2026 lalu membuat masyarakat kehilangan akses utama menuju Tanahdatar maupun Sijunjung. Selama itu pula warga harus memutar sejauh 19 hingga 20 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam melalui jalur Kumani-Tanjung Bonai Aua- Koto Panjang-Tigo Jangko-Pangian Lintau.

Dampak paling dirasakan masyarakat adalah terganggunya aktivitas pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang menempuh pendidikan di Tanahdatar. Mereka terpaksa menempuh perjalanan berkali lipat lebih jauh dibanding biasanya, sehingga biaya transportasi ikut meningkat. Padahal sebelum jembatan putus, perjalanan hanya membutuhkan waktu beberapa menit.

Selain itu, para petani, pedagang, pelaku UMKM hingga pelaku usaha lainnya juga ikut terdampak. Selama akses terputus, distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok menjadi terhambat sehingga roda perekonomian masyarakat praktis lumpuh.

Sekarang terlihat arus kendaraan kini kembali ramai melintasi jembatan Bailey tersebut. Bus penumpang, truk ekspedisi, truk pengangkut bahan kebutuhan pelaku UMKM, truk pengangkut karet, mobil pikap bermuatan barang hingga kendaraan roda dua silih berganti melintas. Sejumlah pelajar juga tampak kembali menggunakan jalur tersebut saat pulang sekolah.

Baca Juga:  Pemkab dan DPRD Dukung Keberadaan Politeknik Negeri Padang di Lubuk Malako

Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Mitra Hengki, mengatakan pembangunan jembatan Bailey dilakukan melalui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana.

“Total anggaran pembangunan jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari atensi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di bawah komando Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, dalam mempercepat pemanfaatan dana TKD untuk penanganan bencana di Sumatera Barat,” ujarnya, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, pekerjaan yang paling memakan waktu justru berada pada pembangunan tapak atau abutmen jembatan. Pembuatan pondasi tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp800 juta dan dikerjakan secara swakelola, sedangkan konstruksi jembatan Bailey menelan anggaran sekitar Rp4 miliar.

“Perakitan jembatan kami mulai 6 Juli, kemudian tiga hari setelahnya atau 9 Juli sudah bisa dilalui masyarakat. Yang paling lama pengerjaannya adalah pembuatan tapak jembatan,” katanya.

Menurut Mitra, jembatan Bailey tersebut dibangun untuk mengembalikan fungsi akses transportasi secepat mungkin sembari menunggu pembangunan jembatan permanen. Ia menyebutkan, pembangunan jembatan permanen diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp25 miliar.

“Meski bersifat sementara, jembatan Bailey ini memiliki ketahanan yang cukup lama, bahkan bisa digunakan bertahun-tahun dengan kemampuan menahan beban kendaraan hingga 25 sampai 30 ton,” jelasnya.

Wali Nagari Taluk, Pendi Aswil, mengatakan putusnya jembatan membuat masyarakat benar-benar terisolasi selama satu setengah bulan. Seluruh aktivitas harus dialihkan melalui jalur memutar yang juga merupakan ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Baca Juga:  Plt Gubernur Sumbar Serahkan KTA Multifungsi untuk Pramuka di SMK Negeri 9 Padang

Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan hidup dari sektor perkebunan, terutama komoditas karet. Selain itu terdapat peternak ayam petelur yang selama akses terputus kesulitan mendistribusikan hasil panen ke daerah tujuan.

“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat lumpuh total. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena tidak ada aktivitas ekonomi. Sekarang setelah jembatan Bailey dibangun, masyarakat mulai kembali membuka usahanya. Dengan begini ekonomi masyarakat kembali bergerak,” ujar Pendi.

Ia mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilainya cepat merespons keluhan masyarakat dengan membangun kembali akses penghubung tersebut.

“Kita ucapkan terimakasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur karena sudah bergerak cepat atasi kondisi ini,” katanya.

Ucapan syukur juga datang dari warga sekitar, Rela Islamiah, 26. Pemilik warung itu mengaku kini kembali membuka usahanya setelah akses jalan kembali normal.

“Alhamdulillah, sekarang sudah ada lagi uang yang berputar setiap hari dari hasil jualan kami. Kami sangat berterima kasih karena jembatan ini membuat masyarakat kembali bisa beraktivitas seperti biasa,” katanya

Pelaku usaha lainnya, pemilik rumah makan Elok Basamo, Hajah Id (60) di Lintau Buo merasa bersyukur dengan gerak cepat Pemprov Sumba tersebut. Rumah makannya yang sempat sepi kini juga sudah membuka rumah makan miliknya.

“Kami juga sudah buka kembali sejak jembatan kembali beroperasi. Biasanya sopir-sopir truk yang biasa makan disini,”pungkasnya.

Ia berterima kasih kepada Pemprov Sumbar karena sudah cepat membuka akses ini. (Bdr)