PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut kedatangan Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (13/7/2026). Kunjungan kerja selama dua hari itu difokuskan pada penguatan program strategis bidang lingkungan hidup, mulai dari pengelolaan sampah terpadu, penanaman pohon, hingga pengembangan perdagangan karbon berbasis perhutanan sosial.
Mahyeldi menyambut Menteri dengan memasangkan deta sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang ke Ranah Minang. Pertemuan kemudian berlanjut di Ruang VIP BIM untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Barat.
Selama berada di Sumbar, Menteri Lingkungan Hidup dijadwalkan meninjau inovasi pengelolaan sampah terpadu berbasis kawasan, mengikuti kegiatan penanaman pohon, serta menghadiri Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah bersama Gubernur serta bupati dan wali kota se-Sumbar.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi memaparkan potensi besar perhutanan sosial di Sumatera Barat. Menurutnya, program itu mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi berbasis lingkungan.
“Melalui kelompok-kelompok perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk budidaya, pengembangan ekowisata, maupun berbagai jasa lingkungan lainnya. Karena itu, kami berharap penguatan program ini terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyeldi.
Menanggapi hal tersebut, Jumhur menilai Sumatera Barat memiliki peluang besar mengembangkan perdagangan karbon melalui pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, termasuk hutan adat dan kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
“Ada yang namanya unit-unit karbon. Kawasan hutan, termasuk hutan adat atau kawasan yang dikelola masyarakat, didata untuk mengetahui cadangan karbon yang dimiliki. Selanjutnya didaftarkan ke Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Itu bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, unit karbon yang telah terdaftar memiliki nilai ekonomi karena dapat diperdagangkan kepada berbagai pihak yang membutuhkan kompensasi emisi karbon.
“Unit karbon itu bisa dibeli siapa pun dan nilainya cukup baik. Intinya, kita memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga lingkungan, seperti mengurangi penebangan hutan atau menghentikan sumber emisi. Upaya itu memiliki nilai dan bisa diperdagangkan,” katanya.
Jumhur juga menegaskan pengembangan perdagangan karbon memerlukan kesiapan sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat agar mekanisme pengelolaannya berjalan optimal.
“Mungkin kita harus menyiapkan pelatihan-pelatihan agar masyarakat dan daerah memahami mekanisme pengelolaan serta perdagangan karbon ini,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup semakin kuat. Kolaborasi itu diharapkan mampu mempercepat pengelolaan sampah terpadu, memperluas perhutanan sosial, serta mengembangkan perdagangan karbon sebagai instrumen pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(Bdr)
