PADANG – Sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi saat menghadiri kegiatan paparan executive summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) Tahun Ajaran 2026 di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/6).
Medi menyampaikan Sumbar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena berada di kawasan aktif secara tektonik. Di sebelah barat Sumbar terdapat zona subduksi megathrust Mentawai yang berpotensi memicu gempa bumi besar dan tsunami.
Ia mengingatkan bahwa gempa besar yang melanda Sumbar pada tahun 2009 menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak. Selain ancaman gempa dan tsunami, daerah ini juga menghadapi risiko longsor, banjir, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya.
“Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai laboratorium nyata kebencanaan karena memiliki 13 jenis potensi bencana. Namun yang paling penting bukan hanya memahami ancamannya, melainkan memastikan seluruh unsur siap menghadapinya,” ujar Medi.
Menurutnya, dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman alam, tetapi juga oleh tingkat kesiapan sistem, kekuatan kelembagaan, dan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang dihadapi.
Karena itu, Medi menegaskan pertanyaan yang harus terus dijawab bersama bukan lagi apakah bencana akan terjadi, melainkan apakah seluruh pihak telah siap ketika bencana datang.
Salah bentuk implementasi nyata dari komitmen tersebut, ia menyebut, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas aparatur dan relawan, mengembangkan nagari tangguh bencana, menyusun rencana kontingensi tsunami, serta mendorong integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, mulai dari keterbatasan infrastruktur evakuasi, penguatan literasi kebencanaan masyarakat, hingga peningkatan koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana.
“Masih banyak tantangan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama pada aspek penguatan infrastruktur dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, ini perlu dukungan banyak pihak, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata,”tegas Medi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya penting pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam membangun budaya siaga melalui edukasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan di tengah masyarakat.
Ia menilai kegiatan KKDN Sesko TNI menjadi ruang strategis untuk memperkuat konektivitas antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah. Hasil kajian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan dan referensi dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana, baik di Sumatera Barat maupun secara nasional.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan literasi dan budaya sadar bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat ketahanan nasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto, para pejabat utama Sesko TNI beserta istri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, para pendamping dari Sesko TNI, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar, serta para Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sesko TNI Tahun Ajaran 2026. (Bdr)
