PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026). Rakor tersebut mengungkap berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Rakor dihadiri Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, unsur Forkopimda Sumbar, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam pertemuan itu terungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi. Modus tersebut meliputi penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Fadly Amran menegaskan Pemerintah Kota Padang mendukung penuh upaya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat mengingat antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi serta sistem pengawasan distribusi BBM subsidi guna menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta meningkatkan koordinasi dan pengawasan di lapangan.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, pengawasan tersebut berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan serta mengindikasikan berkurangnya penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ujar Chrisnawan Anditya.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumatera Barat dalam kondisi aman. Setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi menurun signifikan serta antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujar Fakhri Rizal Hasibuan.
Melalui Rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (Bdr)
