PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan kelompok berpenghasilan rendah. Langkah ini bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Mahyeldi menyatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci penguatan ekonomi masyarakat. Ia meminta akses layanan keuangan diiringi pemahaman pengelolaan yang baik.
“Salah satu kunci memperkuat ekonomi masyarakat adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham cara mengelola keuangan dengan baik,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (4/3/2026).
Ia menyebut akses layanan keuangan terus meningkat. Ia menilai kesenjangan masih terjadi di sejumlah daerah. Banyak pelaku UMKM serta masyarakat kecil kesulitan memperoleh pembiayaan layak.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 mencatat tingkat inklusi keuangan di Sumbar mencapai 76,88 persen. Tingkat literasi keuangan berada pada angka 40,78 persen. Mahyeldi menilai capaian tersebut perlu ditingkatkan.
Mahyeldi menegaskan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia meminta perbankan serta lembaga keuangan menghadirkan pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.
Ia juga menyoroti maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan dengan bunga tinggi. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha terjebak utang.
“Kita tidak ingin masyarakat terjebak pinjaman yang memberatkan. Di sinilah peran TPAKD dan perbankan untuk hadir memberikan solusi yang lebih aman dan terjangkau,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi berharap TPAKD Sumbar memperluas akses pembiayaan hingga ke akar rumput. Ia mendorong perhatian bagi petani, nelayan, serta masyarakat di daerah tertinggal. Ia menargetkan 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyatakan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting pembangunan daerah.
“Literasi keuangan membantu masyarakat mengelola keuangan dengan bijak. Inklusi keuangan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan,” jelas Roni.
Roni menambahkan TPAKD telah terbentuk hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia menyebut tantangan ke depan terletak pada pelaksanaan program yang inovatif, terukur, serta berdampak nyata. “OJK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar program yang disusun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Roni. (Bdr)
