Kota Padang

Transaksi KKI Pemko Padang Tertinggi di Sumatera, BI Undang Sebagai Narasumber

17
×

Transaksi KKI Pemko Padang Tertinggi di Sumatera, BI Undang Sebagai Narasumber

Sebarkan artikel ini
Pemko Padang terpilih sebagai narasumber Workshop Implementasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Wilayah Sumatera karena capaian KKI yang dinilai masif. Pemko diwakili Kepala BPKAD Raju Minropa pada kegiatan yang digelar Bank Indonesia di Kota Medan, Kamis (20/11/25).Ist

PADANG — Pemko Padang terpilih sebagai narasumber Workshop Implementasi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Wilayah Sumatera karena capaian KKI yang dinilai masif. Pemko diwakili Kepala BPKAD Raju Minropa pada kegiatan yang digelar Bank Indonesia di Kota Medan, Kamis (20/11/25).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI dan LKPP. Workshop membahas percepatan implementasi KKI pada pemerintah daerah.

Raju Minropa menilai penggunaan KKI Pemko Padang meningkat tajam selama tiga tahun terakhir. Ia menyebut realisasi transaksi mengalami lonjakan besar.

“Awal penggunaan KKI Kota Padang tahun 2023 mencatat transaksi Rp89,5 juta. Tahun 2024 naik ke Rp740,4 juta dan tahun 2025 mencapai Rp3,26 miliar. Tahun 2026 kita targetkan penggunaan KKI Pemko Padang mencapai Rp15 miliar,” ujar Raju Minropa.

Baca Juga:  Sinergi Pemko Padang dan LKBN Antara Dukung Informasi Pembangunan

Ia menegaskan Pemko Padang termasuk pemerintah daerah yang paling siap menerapkan KKI secara penuh. Kesiapan ini tercermin dari regulasi penggunaan yang sudah lengkap.

“Dari Permendagri 79/2022, kita menyiapkan aturan teknis penggunaan KKI di lingkup Pemko Padang. Antara lain Perwako 7/2023, Kep-Wako 507/2024, Kep-Wako 738/2024 dan Kep-Wako 758/2024,” kata Raju Minropa.

Ia memaparkan bahwa aturan tersebut memudahkan setiap perangkat daerah menjalankan transaksi berbasis KKI. Penguatan pedoman teknis juga mendorong percepatan implementasi.

Raju Minropa menyebut penggunaan KKI mempermudah pengelolaan anggaran. Ia menilai KKI memberi manfaat besar bagi efisiensi birokrasi.

Penggunaan KKI di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sistem ini juga mendorong pembayaran nontunai agar proses administrasi lebih cepat.

Baca Juga:  Wali Kota Padang Ajak Warga Hidup Sehat dan Jaga Kebersihan

Pemko Padang menargetkan pemanfaatan KKI semakin luas pada tahun mendatang. Peningkatan kapasitas perangkat daerah dilakukan agar penggunaan sesuai regulasi.

Workshop ini menjadi momentum bagi Pemko Padang menampilkan kesiapan implementasi KKI di tingkat daerah. Paparan tersebut mendapat perhatian peserta dari wilayah Sumatera. (Bdr)