PADANG – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berintegritas. Wali Kota Padang Fadly Amran menandatangani Rencana Aksi Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Senin (27/10/2025).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang Aia Pacah, dihadiri jajaran pimpinan OPD dan Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Arif Ardianto bersama tim pengawasan. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Fadly Amran menegaskan bahwa Pemko Padang memiliki tekad kuat membangun pemerintahan yang bersih, amanah, dan berintegritas.
“Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen kuat untuk membangun tata kelola yang baik, bersih, dan berintegritas. Penandatanganan ini langkah nyata menuju visi Padang sebagai Kota Amanah,” ujar Fadly Amran.
Ia menjelaskan, rencana aksi kolaboratif ini memiliki tiga makna penting. Pertama, menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan independen. Kedua, menjadi instrumen perbaikan sistem antikorupsi melalui pembaruan dokumen dan SOP pemerintahan. Ketiga, memperkuat budaya integritas aparatur sipil negara agar nilai kejujuran dan tanggung jawab tertanam dalam pelaksanaan tugas.
Kepala BPKP Sumatera Barat Arif Ardianto menyampaikan, efektivitas pengendalian korupsi harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Ia menilai, pengendalian korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga efektivitas pengelolaan anggaran dan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat.
“Ini menjadi tantangan bersama bagaimana kita dapat mengefektifkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Arif Ardianto.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Padang yang dinilai cukup baik dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. Terutama pada sektor infrastruktur dasar dan sanitasi rumah tangga yang menunjukkan hasil positif.
Arif berharap kerja sama ini mampu memperkuat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai komitmen kuat pemerintah kota menjadi modal besar menuju tata kelola yang bersih dan efektif.
Di akhir kegiatan, kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang menargetkan peningkatan indeks efektivitas pengendalian korupsi pada tahun 2025.
“Kami ingin Kota Padang menjadi contoh daerah yang benar-benar menjalankan pemerintahan yang amanah, transparan, dan akuntabel,” tutup Fadly Amran. (Bdr)
