PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran bertemu Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumbar I, khususnya Kota Padang, di Rumah Makan Sederhana, Senin (14/7/2025).
Pertemuan dihadiri Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman, Muhammad Iqra Chissa Putra, dan Nanda Satria. Hadir pula Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, serta jajaran wakil ketua dan ketua komisi DPRD Kota Padang.
Fadly memaparkan visi, misi, serta program unggulan Pemerintah Kota Padang. Ia menyebut target utama menjadikan Padang sebagai smart city dan kota sehat berbasis agama dan budaya.
“Melalui visi ini kami menargetkan Kota Padang dapat meraih predikat Smart City dan Kota Sehat. Kami berharap dalam beberapa tahun ke depan, hal ini dapat tercapai. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dari anggota DPRD Sumbar,” ujar Fadly Amran.
Fadly menyampaikan sejumlah usulan pembangunan Kota Padang melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2026–2029.
Usulan tersebut meliputi revitalisasi Kota Tua Padang, pembangunan jalan dan jembatan menuju SMKN 11 Padang, penataan Jalan Terminal Anak Air, peremajaan kawasan kumuh, pembangunan TPST dan TPS 3R, pengembangan infrastruktur perhubungan, dan pembangunan Embung Maransi.
“Kami berharap beberapa usulan ini dapat memperoleh dukungan anggaran dari anggota DPRD Sumbar Dapil Padang. Kami ingin melalui pertemuan ini dapat membangun kolaborasi dengan DPRD Provinsi Sumbar, agar program pembangunan yang kami usung bisa berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Fadly Amran.
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Kota Padang.
“Kami mengapresiasi adanya ruang dialog internal seperti ini, yang menjadi dasar kuat untuk menyusun skala prioritas secara bersama demi kemajuan Kota Padang. Pertemuan ini sangat bernas, dan mari bersama-sama kita tindak lanjuti secara aplikatif,” ungkap Muhidi.
Ia menyoroti pentingnya penyesuaian waktu penganggaran dengan tahapan perencanaan program yang diajukan.
“Apakah program-program ini akan masuk dalam APBD 2026 atau akan lebih maksimal bila dirancang untuk 2027, tentu akan kita kaji bersama berdasarkan mekanisme penganggaran yang berlaku,” pungkas Muhidi. (Bdr)
