PADANG — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menegaskan arah kinerja birokrasi harus bertransformasi dari sekadar rutinitas administratif menuju kerja yang berdampak nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sharing Session dan Rapat Koordinasi Biro Organisasi bersama Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (5/5/2026).
Ia menekankan esensi reformasi birokrasi terletak pada perubahan konkret yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan berorientasi hasil.
“Birokrasi harus menjadi solusi. Kinerja tidak cukup diukur dari proses, tetapi dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Disampaikannya, keselarasan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi faktor kunci dalam mempercepat reformasi birokrasi, terutama pada penataan kelembagaan, penguatan kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025 dari Kementerian PANRB menempatkan Pemprov Sumbar pada nilai 89,32 dengan predikat A-. Capaian tersebut diikuti tujuh kabupaten/kota dengan predikat serupa, sementara sembilan daerah masih berada pada predikat BB dan tiga daerah di predikat B.
“Data ini menunjukkan kita sudah berada di jalur yang baik, namun belum merata. Diperlukan sinergi kuat agar seluruh daerah dapat mencapai predikat A,” ujarnya.
Kegiatan bertema akselerasi reformasi birokrasi melalui kolaborasi penataan kelembagaan, kinerja, dan pelayanan publik berdampak ini diikuti secara luring dan daring oleh jajaran pemerintah daerah, mulai dari asisten sekretariat daerah hingga kepala bagian organisasi se-Sumbar.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Dina Febriyanti menyampaikan forum ini menjadi ruang strategis dalam menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas pemerintahan.
“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama agar reformasi birokrasi berjalan selaras, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkaya perspektif, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penguatan terkait evaluasi, peningkatan kinerja, serta fasilitasi pemerintahan daerah.
Diskusi dan berbagi praktik baik yang berlangsung menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi percepatan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Biro Organisasi Provinsi Sumbar dan Bagian Organisasi kabupaten/kota sebagai landasan implementasi reformasi birokrasi yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi hasil di seluruh wilayah Sumbar. (Bdr)
