LIMA PULUHKOTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi sinkronisasi pembangunan bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota guna menyatukan arah kebijakan tahun 2026. Pertemuan berlangsung di rumah dinas Bupati Lima Puluhkota, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut rapat tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk menyamakan langkah percepatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Lima Puluhkota,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Rapat membahas sejumlah persoalan strategis. Konektivitas dan kemacetan di Kelok 9 saat puncak mudik Lebaran masuk agenda utama. Penurunan harga komoditas gambir juga menjadi perhatian.
Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di Harau turut dibahas. Kesiapsiagaan penanganan bencana serta mitigasi risiko bencana menjelang arus mudik Lebaran menjadi fokus pembahasan.
Mahyeldi Ansharullah menegaskan percepatan pembangunan 2026 harus berjalan melalui sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten. Hilirisasi agroindustri, khususnya gambir, menjadi prioritas.
“Hilirisasi ini sejalan dengan visi nasional. Kita dorong agar gambir tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi produk turunan seperti katekin yang punya nilai tambah lebih tinggi,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Ia juga menekankan kekompakan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peran sekretaris daerah dinilai penting dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah agar bergerak seirama.
Bupati Lima Puluhkota Safni menyampaikan apresiasi atas kehadiran gubernur dalam rapat koordinasi tersebut.
“Rakor ini sebenarnya sudah kami rencanakan hampir satu tahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan,” ujar Safni.
Safni mengakui dirinya dan wakil bupati membutuhkan arahan dari pemerintah provinsi. Ia menilai banyak potensi daerah dapat berkembang melalui komunikasi serta kolaborasi yang kuat hingga tingkat nagari.
“Tidak akan sukses sebuah kabupaten kalau nagari dan desa tidak dibimbing. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat kalau kabupaten/kota tidak dirangkul,” ungkap Safni.
Safni juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam penyusunan kebijakan, terutama sektor pertanian. Perbedaan data antara nagari dan penyuluh sering memicu ketimpangan kebijakan.
“Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa kita hindari,” tutup Safni.
Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi pembangunan serta menyatukan arah kebijakan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota pada 2026. (Bdr)
