PADANG — Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi berbasis data lintas level pemerintahan dalam percepatan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/1/2026).
Mahyeldi menyampaikan Sumatera Barat memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Kondisi geografis berada di jalur Sesar Sumatra. Wilayah tersebut berhadapan dengan zona subduksi megathrust. Daerah memiliki topografi pegunungan. Aliran sungai curam. Curah hujan tinggi.
“Penanganan pascabencana di Sumatera Barat tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Dampak bencana tidak hanya merusak fisik. Dampak juga meluas ke sosial, ekonomi, lingkungan, keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Ia menyambut inisiatif Kementerian PPN Bappenas dalam penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana sebagai kerangka kebijakan nasional pemulihan wilayah terdampak. Ia berharap pengalaman bencana di Sumatera Barat menjadi pembelajaran daerah lain. Risiko bencana diharapkan dapat ditekan.
Dalam upaya pemulihan, Mahyeldi menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten kota telah menyelesaikan Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana sesuai kewenangan daerah. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada awal Januari 2026.
“Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan dokumen R3P daerah tersinkronisasi selaras terintegrasi dengan Rencana Induk PRRP. Tujuannya mencegah tumpang tindih program. Pemulihan harus berjalan efektif,” jelas Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi menegaskan Rencana Induk PRRP harus menjadi instrumen pengarah pembangunan pascabencana. Instrumen tersebut tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat secara cepat bermartabat. Instrumen juga harus menurunkan risiko bencana masa depan. Strategi pemulihan diarahkan pada pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial ekonomi, penguatan kelembagaan kebencanaan, kolaborasi multipihak.
“Forum ini diharapkan menghadirkan klarifikasi penyelarasan. Fokus pada validasi data kerusakan kerugian. Fokus pada kesesuaian analisis zona rawan bencana. Fokus pada keterpaduan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN Bappenas, BNPB, seluruh pihak terlibat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menindaklanjuti hasil konsultasi secara konsisten dalam kebijakan pembangunan pascabencana.
“Kami ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan efektif, terarah, berkelanjutan melalui kolaborasi tanggung jawab bersama,” tutup Mahyeldi Ansharullah.
Konsultasi publik bertema Strategi Pemulihan Area Terdampak Bencana di Provinsi Sumatera Barat turut dihadiri Deputi Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, OPD provinsi, OPD kabupaten kota, pemangku kepentingan terkait.
