PADANG – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan skema bantuan rumah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Skema bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta per kepala keluarga untuk rumah rusak sedang, serta Rp60 juta per kepala keluarga untuk rumah rusak berat.
“Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pendataan dilakukan bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur,” ujar Tito Karnavian.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Tito menegaskan penyaluran bantuan harus didukung dokumen administrasi yang lengkap dan akurat agar tepat sasaran.
Namun, pemerintah menyiapkan kebijakan khusus bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana.
“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti agar bantuan tidak terhambat,” jelas Tito Karnavian.
Untuk mencegah pemalsuan data, Tito meminta bupati dan wali kota berkoordinasi dengan kapolres serta kepala kejaksaan negeri setempat guna melakukan verifikasi lapangan.
“Terobosan ini lahir dari semangat percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegas Tito Karnavian.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melaporkan bencana hidrometeorologi di Sumbar menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah warga.
Berdasarkan pendataan, tercatat 6.895 unit rumah rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, 5.077 unit rusak berat, serta 775 unit rumah hanyut akibat bencana.
“Data tersebut memberikan gambaran sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan yang terjadi. Angka ini mencerminkan kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ungkap Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi guna mempercepat pemulihan pascabencana, baik pembangunan infrastruktur maupun pemulihan rasa aman masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan; Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, para kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.(Bdr)
