PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan kondisi kerusakan Kota Padang dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2025).
Rapat koordinasi tersebut dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian. Kegiatan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, bupati, wali kota se-Sumatera Barat.
Fadly Amran menyampaikan hasil pemutakhiran data serta kajian teknis terbaru terkait kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana di Kota Padang.
Kebutuhan penanganan rehab-rekon diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun. Angka tersebut meningkat seiring masuknya program pengelolaan sumber daya air sebagai langkah mitigasi berkelanjutan.
Program tersebut mencakup pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai di wilayah rawan bencana.
“Total kerusakan serta kerugian tercatat sekitar Rp5,5 triliun. Kebutuhan sektor perumahan sekitar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, lintas sektor sekitar Rp140 miliar,” ujar Fadly Amran.
Bencana hidrometeorologi periode November 2025 hingga Januari 2026 berdampak pada 67.563 jiwa di Kota Padang. Pendataan mencatat 556 unit rumah rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, 2.934 unit rusak ringan.
“Kerusakan juga terjadi pada 31 unit rumah, 13 jembatan, sekitar 74 ribu meter jalan, 22 bendungan, lima gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, area pertanian, perikanan,” ujar Fadly Amran.
Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan pembangunan Hunian Tetap bagi warga terdampak bencana. Lokasi huntap diusulkan di Balai Gadang serta Kecamatan Pauh.
“Total kebutuhan huntap mencapai sekitar 800 unit rumah. Sebelumnya sekitar 500 unit rumah. Tambahan 300 unit merupakan relokasi dari bibir sungai,” ujar Fadly Amran.
Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan finalisasi dokumen R3P menjadi dasar percepatan rehabilitasi rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, akuntabel.
“Data valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, perbaikan infrastruktur tepat sasaran. BNPB siap mendukung rehabilitasi rekonstruksi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujar Rustian. (Bdr)
