PADANG – Pemerintah Provinsi Sumbar kembali mendapat alokasi khusus solar dari BPH Migas sebesar 310.800 liter untuk mendukung operasional penanganan bencana. Tambahan ini turun setelah masa tanggap darurat diperpanjang hingga 22 Desember 2025.
Gubernur Mahyeldi menyebut pengajuan kedua kembali disetujui BPH Migas. Ia menyatakan total alokasi khusus untuk Sumbar kini mencapai 502.320 liter.
“Alhamdulillah usulan tambahan kebutuhan solar kita kembali disetujui BPH Migas. Tambahan ini diharapkan mengoptimalkan penanganan bencana. BBM sudah sangat cukup dan alat berat sudah diturunkan semua,” ujar Mahyeldi, Rabu (10/12).
Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto memastikan alokasi tersebut hanya digunakan untuk alat berat dan kendaraan operasional penanganan bencana. Ia menegaskan larangan pemakaian untuk kendaraan umum.
“Pak Gubernur berkomitmen agar kebutuhan BBM alat berat terpenuhi. Kami melakukan pengawasan ketat agar pemanfaatannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” jelas Helmi.
Ia menjelaskan mekanisme pengambilan solar khusus dilakukan melalui surat rekomendasi resmi. Rekomendasi diterbitkan Kalaksa BPBD, Komandan Posko TNI atau Polri, serta Basarnas. Batas maksimal pemakaian alat berat ditetapkan 180 liter per hari.
Ia menambahkan kendaraan operasional mengambil solar sesuai kebutuhan dan mengikuti aturan distribusi solar subsidi. Pengawasan penggunaan berada di setiap posko dan wajib dilaporkan jika terjadi penyimpangan.
Solar khusus disalurkan melalui 16 SPBU Siaga Bencana yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Penyaluran ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan teratur dan mudah dijangkau daerah terdampak.
SPBU tersebut tersebar di Pasaman, Agam, Padang, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Solok, Bukittinggi, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, dan Solok Selatan. Setiap SPBU menjadi titik suplai bagi alat berat yang bekerja di lapangan.
Pemprov Sumbar berharap tambahan alokasi membantu percepatan pembukaan akses jalan, pembersihan material longsor, serta penguatan layanan darurat di kawasan terdampak.
Operasional alat berat terus bergerak di sejumlah titik prioritas. Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan agar mobilitas masyarakat pulih.
Pemanfaatan solar khusus diawasi ketat untuk memastikan distribusi tidak melenceng dari kebutuhan penanganan bencana. Pemerintah menegaskan penggunaan BBM ini bertujuan mengakselerasi pemulihan wilayah terdampak.(Bdr)
