PADANG – Pemerintah Provinsi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar penyelenggaraan jenazah korban bencana yang tidak teridentifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Jumlahnya sebanyak 24 jenazah, disalatkan di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan akan dimakamkan secara massal di TP. Bungus pada siang ini, Rabu (10/12).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan penyelenggaraan salat jenzah akan dilaksanakan di lantai dasar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, sekitar pukul 12.30 WIB atau setelah salat zuhur.
Setelah itu, sambung Arry, jenazah tersebut akan dimakamkan secara massal di TP. Bungus. Terkait teknis pelaksanaan dan pembiayaannya, diatur oleh Dinas Sosial Provinsi Sumbar.
“Siang nanti kita akan melakukan penyelenggaraan jenazah bagi 24 orang korban bencana yang tidak teridentifikasi. Kita akan salatkan di Masjid Raya dan setelah itu, jenazah akan kita makamkan secara massal di Bungus. Masyarakat umum boleh hadir, karena sunnahnya ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah merupakan sebuah amalan,” ungkapnya.
Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Al Amin mengatakan persiapan penyelenggaraan salat jenazah sudah dilakukan. Direncanakan yang akan bertindak sebagai imam adalah Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, sedangkan yang akan membaca do’a adalah Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Ust. H. Rahimul Amin, Lc.MA.
“Direncanakan, penyelenggaraan salat jenazah nanti akan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Sumbar, para ASN dan jajaran kepolisian serta masyarakat umum,”kata Al Amin.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar, Syaifullah menjelaskan 24 jenazah yang akan disalatkan merupakan jenazah yang tidak teridentifikasi, baik identitas maupun keluarganya. Keputusan ini merupakan hasil keputusan rapat gabungan antara Dinas Sosial Sumbar, Dinas Sosial Agam, dan Kabid DVI Polri, Wadan DVI Polda Sumbar, Karumkit Bhayangkara, BPBD Sumbar, Dinas Kesehatan Sumbar.
“Teknis pelaksanaan dan pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumbar,” tegas Syaifullah. (Bdr)
