Ekonomi

Pejabat Main Mata, Ratusan Ritel Kecil Mati Tergilas Pemodal Besar di Sumbar

288
×

Pejabat Main Mata, Ratusan Ritel Kecil Mati Tergilas Pemodal Besar di Sumbar

Sebarkan artikel ini
Ketua APRIS Sumbar, Sepriadi bersama pelaku ritel di Sumbar pada silaturahmi APRIS pada Kamis (8/5/2025). Ist

PADANG – Asosiasi Pedagang Ritel Sumatera Barat (APRIS) mengungkap ratusan ritel lokal di Sumbar gulung tikar dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya kondisi ekonomi nasional dan global yang belum stabil.

Ketua APRIS Sumbar, Sepriadi, menyebut ritel kecil makin terjepit setelah digilas ritel modern dari dalam dan luar daerah. Persaingan yang tidak sehat menyebabkan banyak pelaku usaha lokal tidak mampu bertahan.

Fakta tersebut terungkap dalam Pertemuan Pengusaha Ritel Sumatera Barat yang digelar APRIS di Pantai Ujuang Batu, Pasie Nan Tigo, Padang, Kamis (8/5/2025). Pertemuan itu menjadi wadah curhat para pelaku usaha ritel terhadap situasi yang semakin sulit.

Sepriadi menegaskan pemerintah daerah tidak menunjukkan komitmen untuk melindungi ritel lokal. Ia menilai pemda membiarkan ritel besar menguasai pasar tanpa pengawasan yang tegas.

“Akibatnya, banyak ritel kecil yang bertumbangan dan gulung tikar di kabupaten dan kota di Sumbar,” kata Sepriadi, Minggu (11/5/2025).

Ia juga menyoroti tidak adanya penerapan aturan zonasi perdagangan yang mengatur keberadaan ritel modern. Bahkan menurutnya, ritel modern dilarang beroperasi berdekatan atau di kawasan pasar tradisional, tetapi kenyataannya aturan itu diabaikan.

Sepriadi menuding adanya permainan antara pejabat daerah dan pemodal besar. Demi mengejar pendapatan asli daerah (PAD), sejumlah kepala daerah dinilai membiarkan ritel besar bebas merambah wilayah yang seharusnya menjadi ruang hidup bagi peritel lokal kecil UMKM.

Pengurus APRIS Sumbar mengadakan silaturahmi pada Kamis (8/5/2025) di Pasie Nan Tigo Kota Padang. Ist

Ritel Besar
Diungkapkannya sejumlah ritel modern nasional telah lama merambah pasar-pasar lokal di Sumbar. Ia menyebut ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret hadir di kabupaten dan kota dengan nama berbeda.

Menurutnya, dua jaringan ritel nasional itu tetap menjalankan bisnisnya dengan sistem manajemen yang sama, namun menggunakan merek lokal. Nama-nama seperti Nagari Mart, Mama Mart, Rido Mart, dan yang terbaru S.T mart Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung disebut sebagai bentuk kamuflase dari dua raksasa ritel tersebut, ujar Sepriadi, Minggu (11/5/2025).

Baca Juga:  Irwan Basir Ketua DPD LPM Padang Peduli Korban Kebakaran Air Camar Padang Timur 

Ia menilai keberadaan ritel modern itu tak lepas dari kelonggaran yang diberikan oleh pejabat daerah. Sepriadi menyebut ada indikasi permainan antara oknum kepala daerah dan pemodal besar, yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup peritel kecil.

“Ini sangat miris dan menyedihkan. Ada banyak keluarga yang menggantungkan hidup di ritel kecil lokal. Sekarang mereka mati dan terancam kehilangan pendapatan karena dilibas ritel besar,” ucapnya.

Ia meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi ritel kecil. Menurutnya, keberadaan ritel lokal berkaitan langsung dengan daya tahan ekonomi masyarakat dan daerah.

Sepriadi juga menyoroti keberadaan ritel asing yang lebih terang-terangan menguasai pasar lokal. Ia menyebut Mr. DIY, jaringan ritel asal Malaysia, kini sudah menjangkau ke pelosok daerah-daerah terkecil di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.

Ia menilai kehadiran ritel asing itu berdampak serius terhadap eksistensi toko-toko bangunan yang telah lama beroperasi di nagari-nagari. Menurutnya, ini ancaman nyata bagi pengusaha lokal yang selama ini menopang ekonomi desa.

“Tak banyak yang tahu, Mr. DIY itu adalah ritel asing. Seharusnya keberadaannya dibatasi dan menjadi perhatikan pemerintah daerah. Jangan hanya alasan PAD, dia bisa hadir di pasar terendah di kabupaten dan kota. Ini benar-benar ancaman bagi toko bangunan kita,” tegas Sepriadi.

Ritel Lokal Sama Saja
Sama saja dengan ritel besar nasional, Sepriadi menyebut ritel lokal juga ikut membunuh ritel kecil di Sumbar. Seperti Budiman Swalayan telah menguasai hampir seluruh sudut Kota Bukittinggi dan Kota Padang, Citra Express dan Aciak Mart. Keberadaan jaringan ritel ini menurutnya telah membunuh toko kecil dan warung rakyat di sekitarnya akibat tidak adanya zonasi serta pengaturan.

“Swalayan Budiman hampir ada di semua sudut kota. Dampaknya toko-toko kecil dan warung yang sudah lama berjualan tidak bisa bersaing dan akhirnya mati, walaupun kondisi seperti ini terjadi secara perlahan namun pasti melumpuhkan ritel kecil di kabupaten dan kota di Sumbar,” keluhan para anggota APRIS yang hadir kata Sepriadi, Minggu (11/5/2025).

Baca Juga:  Dunia Ditengah Ancaman Krisis, Kabais TNI Nilai Sumbar Daerah Aman

Sepriadi menduga keberadaan ritel lokal bermodal besar itu tidak terlepas dari peran kepala daerah yang diduga bermain mata dengan pemodal besar. Ia menuding oknum-oknum pejabat daerah membiarkan dominasi pasar berlangsung tanpa perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

“Mereka semuanya terlibat. Tidak ada pengawasan serius. Akibatnya toko-toko kecil, pedagang pasar, dan lapau-lapau mati satu per satu,” tegasnya.

Bom Waktu
Dengan itu APRIS memperingatkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret menyikapi tekanan terhadap peritel kecil dan pedagang pasar tradisional. Ia menyebut situasi ini sebagai bom waktu yang siap meledak jika terus diabaikan.

Menurutnya, keresahan di kalangan pemilik ritel kecil makin meluas seiring dominasi ritel modern dan ritel lokal bermodal besar yang merambah hingga ke pasar tradisional. Ia menilai kondisi ini bisa memicu perlawanan terbuka.

“Jika mereka terus tertindas, jelas ini menjadikan bom waktu bagi pemerintah daerah. Mereka akan melawan, bisa jadi aksi yang menuntut pemerintah daerah lewat aksi massal,” kata Sepriadi, Minggu (11/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa APRIS pernah menggelar aksi serupa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap masuknya jaringan Alfamart yang beroperasi di Sumbar dengan nama Nagari Mart.

Sepriadi meminta pemerintah daerah segera menunjukkan keberpihakan pada pelaku usaha kecil dengan membuat Perda Provinsi Sumatera Barat sebelum gejolak sosial tidak dapat lagi dikendalikan.

“Sebelum itu terjadi, kita harapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan kondisi kami,” ujarnya. (Bdr)