PADANG — Wali Kota Padang membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029, Selasa (6/5/2025), di Gedung Pertemuan Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah.
Fadly Amran mengapresiasi kehadiran seluruh peserta dan menekankan pentingnya Musrenbang RPJMD sebagai momen strategis untuk menyelaraskan visi, misi, serta kebijakan pembangunan Kota Padang lima tahun ke depan.
“Musrenbang RPJMD ini momen strategis untuk kita semua. Sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Kota Padang,” ujar Fadly.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar Syukriah HG, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar Medi Iswandi, Ketua Pusat Studi Keuangan Politeknik Negeri Padang Afridian Wirahadi Ahmad, serta seluruh kepala Perangkat Daerah juga hadir dalam acara ini.
Fadly juga mengungkapkan capaian membanggakan pada 2024, yakni meraih nilai tertinggi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) se-Sumatera dengan skor 85,92 atau kategori “A-”. Sebelumnya, Kota Padang mendapat nilai 73,6 dengan kategori “BB”.
“Keberhasilan RB ini menjadi fondasi kuat untuk menyusun perencanaan pembangunan lima tahun ke depan,” ungkap Fadly.
RPJMD 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,09 persen, meningkat dari 4,65 persen pada 2024. Selain itu, Pemko Padang menargetkan peningkatan pengeluaran per kapita hingga Rp16,6 juta serta penurunan angka kemiskinan menjadi 3,37 persen.
Pemerintah Kota Padang juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,92 persen pada akhir RPJMD.
“Target dalam RPJMD ini cukup tinggi. Lebih mudah diucapkan daripada diselesaikan. Tantangan berat harus kita emban, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tambah Fadly.
Musrenbang RPJMD diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan aspiratif. Pemerintah Kota Padang berkomitmen menjadikan hasil Musrenbang sebagai dasar kuat untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
