PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meraih predikat A dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2024. Capaian ini pertama kali diraih sepanjang sejarah Pemprov Sumbar.
Penghargaan diserahkan Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Gubernur Sumatera Barat saat Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi 2025–2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Pemprov Sumbar mencatat nilai 86,85. Nilai ini tertinggi di wilayah Sumatera sekaligus mengukuhkan posisi Sumbar sebagai salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang meraih nilai A.
“Alhamdulillah, evaluasi tahun 2024 kita berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,85. Nilai ini tertinggi di Sumatera dan pertama kalinya kita raih. Ini sesuai harapan. Pastinya berkat kerja keras semua OPD. Hanya ada 6 pemerintah provinsi yang meraih nilai A, termasuk Pemprov Sumbar,” ucap Mahyeldi.
Tahun sebelumnya, Pemprov Sumbar hanya meraih predikat BB dengan nilai 77,1. Kenaikan nilai tersebut dinilai signifikan dan mencerminkan kemajuan implementasi reformasi birokrasi.
Mahyeldi meminta seluruh OPD tidak berpuas diri. Ia menargetkan peningkatan capaian reformasi birokrasi pada tahun berikutnya.
“Kami Pemprov Sumbar tetap konsisten dalam hal implementasi reformasi birokrasi. Tidak hanya menjadi target di atas kertas, tidak hanya menjadi output bagi seluruh OPD, tapi justru outcome implementasi reformasi birokrasi harus dirasakan masyarakat,” harapnya.
Menteri PANRB juga mendaulat Pemprov Sumbar sebagai provinsi yang berkomitmen menangani kemiskinan di Sumatera.
“Menteri PANRB Rini Widyantini telah mendaulat kita sebagai pemerintah provinsi yang berkomitmen dalam penanganan angka kemiskinan di Sumatera. Kemiskinan ini menjadi salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi. Saya ucapkan terimakasih untuk seluruh OPD yang telah berkontribusi,” ucap Mahyeldi.
Pemko Padang dan Pemkab Sijunjung turut meraih penghargaan dari Kementerian PANRB. Padang meraih nilai 85,92 sebagai kota dengan capaian tertinggi di Sumatera. Sijunjung mencatat lonjakan nilai 20 poin menjadi 78,92.
Keberhasilan dua daerah ini tidak lepas dari pembinaan Pemprov Sumbar. Mahyeldi berharap capaian itu menjadi role model bagi daerah lain di Sumbar.
Pemprov Sumbar juga akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Mahyeldi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PANRB dan lembaga pengampu atas bimbingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Turut hadir mendampingi Gubernur saat penerimaan penghargaan antara lain Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Andri Yulika, Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Igusti Firmansyah, Kepala Badan Penghubung Sumbar Aschari Cahyaditama, dan Kabag RBAK Desy Herawati.
Andri Yulika menjelaskan grafik capaian nilai reformasi birokrasi Pemprov Sumbar terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Tahun 2021 nilainya 68,89 (predikat B), tahun 2022 sebesar 69,78 (predikat B), dan tahun 2023 naik menjadi 77,1 (predikat BB).
“Tahun 2023 kembali naik dengan nilai 77,1 dengan predikat BB. Alhamdulillah tahun ini berdasarkan hasil penilaian 2024 kita sudah mencapai predikat A dengan nilai 86,85. Pencapaian yang luar biasa dan semoga bisa kita pertahankan secara konsisten,” ucap Andri.
Rini Widyantini menegaskan seluruh indikator reformasi birokrasi merupakan turunan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam waktu dekat, Kementerian PANRB menetapkan Grand Desain Reformasi Birokrasi 2025–2045.
Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 juga akan diterbitkan. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah.
“Kita berharap reformasi birokrasi itu tidak hanya berhenti pada aspek prosedural saja. Tetapi bisa menghasilkan outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat, karena ini selaras dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden pada pertama kali rapat kabinet terkait masalah reformasi birokrasi,” tegasnya.
“Hari ini secara khusus saya mengucapkan selamat kepada instansi pemerintah yang berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Saya berharap capaian ini dapat dipertahankan dan terus menjadi motivasi melanjutkan perbaikan-perbaikan ke depannya,” ujar Rini.
Plt Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Firman, menjelaskan Indeks Reformasi Birokrasi menilai capaian dan kemajuan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan untuk memberi rekomendasi peningkatan dan memastikan pelayanan publik yang berkualitas.
Firman menyebut dua komponen penilaian indeks, yaitu Reformasi Birokrasi General (internal) dan Reformasi Birokrasi Tematik (dampak pada masyarakat).
“Untuk dua komponen ini Sumbar meraih nilai tertinggi di Sumatera, predikat A dengan nilai 86,85. Bahkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik, Sumbar dinilai reformasi birokrasi yang dilaksanakan berhasil berdampak mengatasi kemiskinan di daerah ini. Sehingga mendapat apresiasi dari Menteri PANRB,” ucap Firman. (Bdr)
