PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, Selasa (15/4/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat meminta seluruh pemangku kepentingan menyamakan persepsi demi mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Setelah sejumlah capaian yang kita raih hingga akhir RPJPD 2024, maka RKPD Sumbar 2026 akan berpijak pada RPJPN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2029,” kata Mahyeldi saat membuka acara Musrenbang RKPD.
Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Mahyeldi–Vasko Ruseimy, Pemprov Sumbar mengusung visi Sumatera Barat Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya. Visi ini menjadi dasar dalam menyusun RKPD yang mendorong pembangunan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
“Seluruh kepala daerah, aparatur pemerintahan, pimpinan instansi vertikal dan BUMN perlu menyamakan persepsi. Dukungan kabupaten dan kota sangat menentukan. Peran perantau Minang juga harus kita optimalkan agar berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumbar ke depan akan fokus pada pendidikan merata, kesehatan berkualitas, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi hijau dan berbasis nagari. Ia juga menyoroti pentingnya Sumbar sebagai pusat perdagangan di bagian barat Indonesia, pembangunan infrastruktur tanggap bencana, serta penguatan nilai adat dan budaya yang berbasis agama dan kearifan lokal.
Selain itu, RKPD juga akan memprioritaskan peningkatan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif untuk UMKM, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif.
Acara ini dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, serta diikuti langsung oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Deputi Bappenas, Wakil Gubernur Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan DPRD, Forkopimda, OPD, instansi vertikal, BUMN, hingga rektor perguruan tinggi.
Wakil Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah memahami gagasan Presiden sebelum menyusun program dan anggaran.
“Presiden menuliskan gagasan dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Di situ dijelaskan alasan dan arah program pembangunan. Tiga prinsip utama yang ditekankan adalah sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi, terutama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Bima Arya.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemprov Sumbar yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga 5,97 persen, di bawah rata-rata nasional. Namun, ia mengingatkan agar daerah tetap fokus mengatasi pengangguran dan stunting yang masih berada sedikit di atas angka nasional.
“Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Deputi Bappenas menyebut bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks. Oleh karena itu, penyusunan RKPD diharapkan tetap mengacu pada RKP Nasional 2026.
“Untuk Sumbar, isu ketahanan iklim, kebencanaan, dan reforma agraria harus menjadi perhatian khusus dan masuk dalam RKPD 2026. Semua pihak diminta memahami RPJMN 2024-2029 yang sangat detail hingga tingkat kabupaten/kota,” ujar Medrilzam. (Bdr)
