PADANG – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta Gubernur Sumbar untuk mengevaluasi kepala dinas yang tidak menjalankan program dan kegiatan yang telah ditampung dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna pidato sambutan pertama Gubernur Sumbar periode 2025-2030, Senin (3/3/2025).
Anggota DPRD Fraksi Golkar, Zuldafri Darma, menegaskan Pokir DPRD memiliki keterkaitan dengan Asta Cita Presiden, salah satunya dalam mewujudkan swasembada pangan.
Oleh karena itu, ia berharap program yang tertuang dalam Pokir tidak menjadi polemik antara legislatif dan eksekutif.
“Pokir DPRD seharusnya memperkuat visi dan misi gubernur, bukan menjadi hambatan. Jika program-program ini diabaikan, maka jalannya pemerintahan tidak akan optimal,” ujar Zuldafri.
Senada dengan itu, anggota DPRD Fraksi PPP, Nofrizon, menekankan pentingnya menempatkan kepala dinas yang kompeten sesuai dengan kapasitas dan bidangnya.
“Gubernur harus memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk benar-benar memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada kepala dinas yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya,” tegas Nofrizon.
DPRD berharap Gubernur segera melakukan langkah konkret dalam mengevaluasi kinerja kepala dinas serta memastikan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif.
Dengan demikian, program yang telah dirancang dapat berjalan dengan efektif dan mendukung pembangunan Sumbar dalam lima tahun ke depan. (Bdr)
Comment