SOLOK SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan maksimalkan Sosialisasi hingga pelaksanaan pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 13 Juli nanti, pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kami akan melakukan sosialisasi dengan maksimal, hingga pelaksanaan PSU dilaksanakan. Tentunya upaya itu berupa sosialisasi langsung dari penyelenggara, melalui media sosial, media massa, dan melalui mesjid,” ujar Ketua KPU Solok Selatan, Ade Kurnia Zeli saat Rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan mahkamah konstitusi pada Pemilu tahun 2024, di Ball Room Hotel Pesona Alam Sangir, Kamis (27/06/2024).
Kegiatan sosialisasi itu dihadiri oleh Bupati, Kapolres, Pabung Kodim 0309/Solok, Bawaslu, stakeholder terkait seperti OPD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, Partai politik, TNI-Polri dan unsur awak media di Solsel.
Ketua KPU Solsel mengatakan, ini merupakan sejarah di Indonesia, adanya PSU se Provinsi Sumatera Barat untuk pemilihan DPD pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Kami berharap adanya dukungan dari semua pihak, agar pelaksanaan PSU ini tingkat partisipasi pemilih tidak turun dari pelaksanaan pemilih Februari kemaren.
“Kami telah instruksikan kepada para penyelenggara kami mulai dari tingkat KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS, agar melakukan sosialisasi secara maksimal, sebelum hari pelaksanaan,” katanya.
Dia menyebutkan, untuk sosialisasi ini, kami juga akan memberikan himbauan melalui mesjid, dan berbagai lokasi yang memiliki masyarakat banyak.
“Tidak ada mesjid yang terlewat untuk melakukan sosialisasi ini, setidaknya ada 3 kali shalat Jumat lagi untuk kita sosialisasikan,” sebutnya.
Dijelaskan, untuk pelaksanaan PSU ini, ada 599 TPS di Solok Selatan, kami berharap tingkat partisipasi pada saat PSU ini tidak turun.
“Semoga dengan segala upaya sosialisasi yang kita berikan mampu membuat tingkat partisipasi pemilih tidak menurun,” katanya.
Sementara itu, Bupati Solok Selatan diwakili Asisten I Efi Yandri, menyebutkan, ini merupakan PSU yang pertama dengan wilayah Provinsi. Diharapkan ini menjadi perhatian, karena pelaksanaan PSU terjadi karena ada aturan yang dilanggar.
“Saat PSU, tugas terberat adalah bagaimana memberitahukan kepada pemilih untuk bisa kembali datang ke TPS pada 13 Juli, untuk melaksanakan pencoblosan,” ujarnya.
Dia mengatakan, kami dari pemerintah akan berupaya maksimal, tentunya kami telah mengintruksikan kepada semua stakeholder agar melakukan sosialisasi agat partisipasi pemilih tidak turun.
“Kepada camat dan walinagari, agar segera mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan ada PSU 13 Juli,” tegasnya.
Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab bersama, agar pelaksanaan PSU tingkat partisipasi pemilih yang diperkirakan menurun, namun kita harapkan bisa bertahan seperti saat pemilu Februari kemaren.
Diharapkan KPU dapat mensosialisasikan dengan berbagai cara seperti Medsos, media, dan langsung ke tengah masyarakat, sehingga partisipasi pemilih tidak turun signifikan.
“Semoga dengan berbagai upaya dan kerjasama dengan berbagai pihak, pelaksanaan PSU pada 13 Juli nanti di Solsel memiliki partisipasi pemilih sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. (Afr)
