Peristiwa

Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Status Laki-Laki dan Perempuan di Bukittinggi

61
×

Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Status Laki-Laki dan Perempuan di Bukittinggi

Sebarkan artikel ini

BUKITTINGGI – Pemerintah Kota Bukittinggi dalam kepemimpinan Erman Safar, menerima penghargaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender tahun 2023 dengan predikat sangat memuaskan. Penghargaan diberikan pada acara Musrenbang Terintegrasi Provinsi Sumatera Barat di hotel Pangeran Beach, kamis (18/04/2024).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG, yaitu dokumen perncanaan sebagai pedoman dalam upaya dalam melaksanakan strategi pembagungan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan.

Wako Erman Safar, mengapresiasi upaya dari DP3APPKB dan dinas terkait lainnya atas upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan status dan kondisi antara laki-laki dan perempuan di Bukittinggi. Sehingga Bukittinggi berhasil mendapatkan penghargaan dengan predikat yang sangat memuaskan.

BACA JUGA  Peduli Korban Bencana, Irwan Basir Tinjau Longsor Batu Busuk 

“Ini bukti keseriusan Pemko Bukittinggi dalam melaksanakan hubungan relasi akses dalam pemenuhan status dan kondisi antara laki-laki dengan perempuan di Bukittinggi. Kami berharap dengan adanya RAD PUG ini dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk baik perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung. Sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang, ujarnya.

Sementara itu, Kepela Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Nauli Handayani menambahkan, penerimaan penghargaan ini didasari dari pelaporan RANDA PUG secara online untuk checkpoint bulan ketiga (03), bulan ke enam(06), bulan kesembilan (09), dan bulan kedua belas (12) pada sistem monitorin dan KSP. Selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti dengan verifikasi oleh anggota tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BACA JUGA  Meski Diminta Tidak Pulang, Sekitar 2500 Perantau Sumbar Pulang Kampung Setiap Hari

Comment