PADANG – Pemprov Sumbar menargetkan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (SiLPA) 10 persen dari total APBD Sumbar 2023. Sisa anggaran itu nantinya jadi cadangan untuk anggaran pada 2024 awal.
“Kita tahun ini maksimal targetkan realisasi keuangan hanya 90 persen,”sebut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri dihubungi, Rabu (22/11).
Diakuinya, dengan target SiLPA tersebut akan ada sejumlah kegiatan dari sub program Pemprov Sumbar yang dihapus. Penghapusan dilakukan pada APBD-Perubahan Sumbar.
“Memang sejumlah kegiatan dihapus, dihapus di APBD- Perubahan. Itu kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan”sebutnya.
Dijelaskannya, untuk kegiatan yang dapat dilakukan rasionalisasi efektifitas, maka hanya dilakukan rasinalosasi. Tidak dilakukan penghapusan.
Dengan target itu, maka secara langsung target realisasi anggaran APBD Sumbar juga menjadi berubah. Terutama disesuaikan dengan anggaran APBD-Perubahan.
Ditambahkannya, pada angkhir anggaran 2023 nantinya, posisi prognosis kegiatan fisik akan terlaksana seluruhnya. Untuk keuangan, tidak mengharapkan realisasi tinggi, maksimal 98 persen atau 98 persen sesuai APBD-Perubahan.
“Kita harus cadangkan untuk 2024, karena pada 2024 tranfer dana dari pusat sangat minim. Sementara beban keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sepenuhnya dibebankan pada daerah. Untuk itu kita dana di awal tahun,”ungkapnya.
Rendah
Data Pemprov Sumbar pada Dhasboard Pembangunan Sumatera Barat mencatat realisasi fisik APBD 2023 masih sangat jauh dari target. Pada November seharusnya realisasi fisik sudah mencapai 94 persen, sementara realisasi baru mencapai 74 persen.
Begitu juga dengan realisasi keuangan, pada November seharusnya realisasi keuangan sudah mencapai 79 persen, sementara realisasi keuangan baru mencapai 61 persen.
Terkait angka tersebut menurut Deti, angka di Dhasboard belum dilakukan singkronisasi dengan APBD-Perubahan. Sehingga realisasi dengan target jauh jomplang.
Menurutnya, jika nantinya target dan realisasi sudah dilakukan singkronisasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka, angka realisasi sudah cukup tinggi. Naik dengan sendirinya.
“Jadi untuk melakukan sinkronisasi itu, OPD harus mendapatkan nomor registrasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara nomor registrasi baru diperoleh sekitar 15 Novemver 2023,”ungkapnya.
Sementara untuk bisa terbaca di Dhasboard, OPD harus menginput melalui Simbangda, Simpeda dan Pengadaan Barang Jasa. Setelah semuanya itu selesai diinput, baru angka pada Dhasboard akan singkron.
“Jadi yang terbaca saat ini masih APBD murni. Target dan realisasi sesuai APBD awal, sangat tidak cocok ketika setelah disingkronkan dengan APBD-Perubahan,”paparnya.
Diketahui, APBD Sumbar 2023 awal ditetapkan mencapai Rp6,8 triliun.(Bdr)
Comment