PADANG – Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roadshow di Sumbar. Kegiatan itu bertujuan mensosialisasikan anti korupsi pada masyarakat.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana menjelaskan, Roadshow Bus KPK sendiri telah berjalan sejak 5 Oktober dan direncanakan berakhir 15 Oktober 2023 mendatang.
Kegiatan tersebut mengsunng tema ‘Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi’ ini diisi dengan berbagai rangkaian acara edukasi dan kampanye antikorupsi, dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari legislatif/anggota DPRD, ASN, hingga pelajar dan mahasiswa di Sumbar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Sumbar yang telah memberikan dukungan, dan bersedia bersama-sama KPK dalam memperkenalkan berbagai kegiatan selama Roadshow Jelajah Negeri Anti Korupsi 2023 ini berlangsung,” ucap Wawan.
Dalam Roadshow Jelajah Negeri Anti Korupsi 2023 ini, sambungnya, KPK memperkenalkan bagaimana KPK membangun kesadaran masyarakat terhadap pemberantasan tindak korupsi. Melakukan tiga pendekatan pemberantasan tindak korupsi, yaitu lewat pendekatan penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
“Penindakan dilakukan agar timbul efek jera melakukan tindak korupsi. Pendekatan pencegahan dilakukan dengan cara memperbaiki sistem yang ada agar jauh dari potensi prilaku tindakan korupsi. Ada pun pendekatan pendidikan berupa usaha-usaha menanamkan nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, serta mendorong masyarakat dalam mendukung gerakan-gerakan antikorupsi,” ucap Wawan lagi.
Wawan menjelaskan, edukasi melalui bus keliling ini membawa semangat membumikan anti korupsi pada masyarakat. Di Sumbar kegiatan ini dilaksanakan mulai 6-15 Oktober 2023. Tujuannya agar masyarakat semakin tahu bahaya korupsi, mengingat kebanyakan masyarakat tahu KPK hanya menindak atau menangkap yang korupsi. Padahal KPK juga punya fungsi edukasi melalui sosialisasi dan kampanye.
“Untuk roadshow bus sudah dimulai beberapa tahun silam. Hadir saat hari bebas berkendara atau car free day di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Lalu meluas ke daerah lain di Jawa. Tahun lalu mulai ke Pulau Sumatera ke Lampung, Sumatera Selatan. Tahun ini dimulai Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan bar, Sumut, ditutup di Aceh. Semoga bus yang sudah berusia 10 tahun ini kuat sampai Aceh,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi program edukasi anti korupsi dengan metode keliling dari satu daerah ke daerah. Langkah dimaksud nantinya juga akan direplikasi dan diadopsi Pemprov Sumbar dalam menanamkan pencegahan korupsi di daerah.
“Ini langkah yang juga perlu kita terapkan di daerah. Memberikan edukasi bahaya korupsi ke instansi dan sekolah serta menanamkan nilai-nilai penting meninggalkan korupsi,” ucapnya.
Mahyeldi membeberkan, langkah pencegahan korupsi telah dilakukan dalam keseharian di lingkungan pegawai. Sudah ada peraturan pengendalian gratifikasi yang diterapkan dalam penggunaan pin tolak gratifikasi bagi pegawai. Cara ini dilakukan untuk mencegah adanya gratifikasi dalam memberikan layanan publik.
Selain itu, tambah Mahyeldi pencegahan korupsi bagi pegawai, setiap pejabat atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) wajib lapor harta kekayaan. Kemudian inspektur masuk dalam tim anggaran pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengoreksi jika ada penganggaran yang tidak tepat.
“Kita sudah membentuk unit pengendalian gratifikasi di setiap OPD. Kita juga kerjasama dengan Penyuluh Antikorupsi untuk pengawasan kegiatan di Pemprov Sumbar. Di dalam Paksi ini sebagaian juga pegawai kita,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Sumbar, Hansastri juga mengatakan, KPK merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan korupsi melalui edukasi antikorupsi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, masyarakat memang merasakan KPK hadir bukan hanya untuk menindak, tapi juga untuk merangkul masyarakat agar berperilaku anti korupsi.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten/ kota, perguruan tinggi, serta masyarakat,nyang turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam mensukseskan acara ini,” ujar Hansastri.
Sementara itu Roadshow Bus KPK di Sumbar dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang, Pariaman, serta Solok. Khusus di lingkungan Pemprov Sumbar, kegiatan ini juga dirangkai dengan bazar di halaman Kantor Gubernur Sumbar.(Bdr)
