Umum

Bubarkan TPSM, Karena Sudah Melenceng dari Tupoksi-nya

234
×

Bubarkan TPSM, Karena Sudah Melenceng dari Tupoksi-nya

Sebarkan artikel ini

PADANG – Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menilai kemejaT im Percepatan Sumbar Madani (TPSM) yang dibentuk Gubernur Sumbar Mahyeldi sudah melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Bahkan, sejumlah anggota DPRD Sumbar menilai tim ini bisa menganggu kinerja Pemprov Sumbar. Tak itu saja, dikhawatirkan bisa menjerumuskan gubernur sendiri.

” Jika keberadaan tim mulai mengganggu jalanya roda Pemprov Sumbar. Sebab mereka tidak lagi memberikan masukan untuk mewujudkan visi misi gubernur, namun melangkah jauh ke luar kewenangannya sebagai TPSM. Kalau memang sudah mengganggu, sebaiknya dibubarkan saja,” ungkap Evi Yandri, Jumat (13/5/2022).

Evi Yandri Rajo Budiman

Dikatakan Evi Yandri, pada awal, keberadaan TPSM tersebut dinilai cukup baik, karena dengan latar belakang akademisi dan praktisi diharapkan dapat memberikan masukan kepada gubernur untuk mewujudkan Sumbar Madani sesuai visi dan misi yang terjuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BACA JUGA  Sambut 2 Juta Pemudik, Jangan ada Pungli dan Pemalakan di Objek Wisata

Hanya saja belakangan, keberadaan tim tersebut mulai memasuki ranah teknis yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar. Tim tersebut mengatur penganggaran, ikut mencoret anggaran termasuk mengancam kepala dinas.

“Kita mendapatkan informasi seperti itu (masuk ke ranah teknis). Kalau sudah begitu tidak benar lagi fungsinya. Karena sudah melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) dan merambah di luar kewenangan dengan mencikaraui Tupoksi SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar. Maka sebaiknya bubarkan saja TPSM ini, agar gubernur tidak terjerumus oleh perbuatan tim tersebut,” ucap Evi Yandri.

Jika terus dibiarkan katanya, justru program-program yang sudah disusun dan ditetapkan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) akan terganggu. Sementara DPRD hanya mengetahui dengan TAPD bukan TPSM. “Kami dalam rapat memang sudah mempertanyakan keberadaan TPSM. Mereka memang tidak ada alokasi anggarannya. Tapi kalau ikut merecokan hal teknis, susah jadinya, TAPD sudah mengalokasikan kami tetapkan, kemudian diubah TPSM itu kacau. Apalagi dengan memberikan ancaman pada kepala dinas,” ujarnya.

BACA JUGA  Sedikitnya, 881 Guru Mengaji dan Marbot Masjid Diikutkan jadi Peserta BP Jamsostek

Comment