PADANG – Terkait pembebasan lahan yang lamban, Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi akan bertemu dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi. Selain itu juga akan menemui Ditjend Binamarga dan juga Kepala BPJT untuk melihat dimana lahan yang belum bebas.
Menurutnya, dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan harus dicarikan solusi secara bersama. Ia juga mengingatkan pentingnya Komitmen, sinergi dan koordinasi yang baik antar stakeholder serta berupaya melahirkan formulasi-formulasi sebagai langkah penyelesaian proyek jalan tol Padang-Pekanbaru terhadap time table yang sudah diputuskan.
“Apabila masalah pembebasan lahan masih jadi kendala, kan bisa kita carikan solusi secara bersama. Saya ingatkan bahwa sangat penting untuk kita menjaga komitmen, sinergi dan koordinasi yang baik antar stakeholder serta upaya untuk menciptakan formulasi-formulasi sebagai langkah penyelesaian proyek jalan tol Padang-Pekanbaru terhadap time table yang sudah diputuskan.” Jelas Athari.
Kedepan sebagai langkah untuk melahirkan solusi masalah pembebasan lahan, Athari akan bertemu dengan Ditjend Binamarga dan juga Kepala BPJT untuk melihat dimana lahan yang belum bebas dan kendala lainnya.
Serta ia juga akan koordinasi dengan Gubernur Sumbar dan juga ia akan meninjau secara langsung pembangunan jalan tol tesbut dan akan memanggil bupati yang daerahnya masih terkendala masalah pembebasan lahan.
“sebagai upaya menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini, saya akan bertemu dengan Ditjend Binamarga dan juga Kepala BPJT untuk melihat dimana lahan yang belum bebas dan kendala lainnya. Saya juga akan bertemu dan berkoordinasi dengan Gubernur Sumbar serta akan turun langsung ke lapangan dan akan memanggil bupati yang daerahnya masih mengalami masalah pembebasan lahan. Kita juga perlu bicara ke masyarakat dengan melakukan pendekatan secara intens dengan kearifan lokal.” ungkapnya
Athari menjelaskan keberadaan jalan tol Padang-Pekanbaru akan sangat berdampak baik terhadap perekonomian Sumbar. Menurutnya kehadiran jalan tol Padang-Pekanbaru sebagai akses komuditi pertanian dan perikanan Sumbar untuk dibawa ke Riau karena Riau salah satu Provinsi yang banyak menampung komuditi tersebut dan juga pariwisata.
“Kehadiran jalan tol ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbar. Dengan adanya Tol ini komuditi seperti komuditi pertanian dan perikanan kita akan memiliki akses cepat ke Riau dan Riau adalah salah satu provinsi yang banyak menerima komuditi dari daerah kita dan juga wisatawan Sumbar banyak dari Riau. Sangat rugi kita kalau jalan Tol ini tidak dilanjutkan” Tutup Athari
Diketahui beredar surat Kepala BPJT Danang Parikesit menangguhkan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Seksi Sincin – Pangkalan sepanjang kl.144 Km.
Penangguhan ini tertuang dalam surat yang ditanda tangani oleh Kepala BPJT dengan Nomor Surat BM.08-P/598 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditujukan kepada Dirut PT Hutama Karya.
Dalam isi surat terlihat bahwa, surat tersebut merupakan balasan atas surat permintaan arahan dari Dirut Hutama Karya tertanggal 7 April 2021 kepada Kepala BPJT tentang kelangsungan pembangunan tol Simpang Indralaya-Tanjung Enim Seksi Prabumulih-Muara Enim dan Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi Padang – Sicincin. Namun dalam isu yang beredar di public melalaui beberapa media bahwa jalan tol Padang-Pekanbaru dihentikan.
Comment