PADANG- Anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar, Athari Gauthi Ardi berharap ada koordinasi antar kabupaten/kota di Sumbar untuk memperjuangkan pembangunan di Sumbar. Karena cukup banyak kegiatan pembangunan yang perlu diperjuangkan di tingkat pusat.
“Saya siap bersama-sama untuk membangun Sumbar. Saya akan memperjuangkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),”sebut Athari di Padang, Selasa (16/2).
Usai kunjungan dalam rombongan Komisi V DPR RI ke Sumbar, Athari menyatakan kesiapannya bersama Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota untuk berjuang. Apalagi saat ini Sumbar masih membutuhkan dukungan anggaran dari APBN. Karena rata-rata APBD Sumbar dan kabupaten/kota sangat terbatas
“Saya berharap ada koordinasi dengan bupati/walikota. Sehingga saya dapat informasi, kegiatan mana yang akan diperjuangkan,”harapnya.
Direktur Preservasi Jalan dan jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Akhmad Cahyadi menyebutkan tiga ruas jalan tersebut, Pekerjaan di Ruas Jalan Muaro Kalaban – Batas Jambi – Batas Riau di wilayah kerja PPK 2.2 Satker PJN II Sumbar.
Ruas itu dengan rincian, paket I Muaro Kalaban – Kiliran Jao dengan anggaran Rp 40 miliar .
Status sudah selesai lelang. Pemenang PT Zhafira. Paket II Dharmasraya – Batas Jambi Rp 20 miliar. Status sudah selesai lelang. Pemenang PT Tri jaya
Kemudian, paket III Kiliran Jao – Bts Riau – Dharmasraya Rp 21 miliar. Paket lanjutan dari putus kontrak tahun lalu. Status sedang lelang. Sebelumnya ruas ini sudah mendapatkan alokasi anggaran pada 2020, tapi tidak tuntas dikerjakan. Kemudian dialokasikan kembali pada 2021 setelah diperjuangkan Athari Gauthi Ardi.
“Mudah-mudahan dengan diperbaikinya tiga ruas jalan itu dapat memperlancar mobilitas masyarakat Sumbar,” ungkap Putri Mantan Anggota DPR RI, Epyardi Asda ini.
Selain jalan, dirinya juga akan memperjuangkan sejumlah program pembangunan di Sumbar. Salah satunya rencana pembangunan fly over Sitinjau Lauik (ruas Padang-Solok). Termasuk pembangunan jalan penghubung Solok Selatan-Dharmasraya.
“Fly Over itu kita harapkan dapat terujud. Saya akan fokus mengawalnya,”katanya.
Termasuk potensi objek pariwisata yang banyak di Sumbar. Karena Provinsi Sumbar cukup banyak danau. Begitu juga objek pariwisata yang cukup terkenal, Kawasan Mandeh yang merupakan Raja Ampat-nya Sumatera.
“Dengan potensi ini, Sumbar harusnya masuk skala prioritas nasional. Tapi sekarang ini saya akui belum. Saat ini saya akan berjuang bersama-sama ke depan selama lima tahun ini,” tegasnya.
Pada pertemuan Komisi V DPR RI dengan mitra kerja di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (15/2) Pimpinan Komisi V, DPR RI, Mulyadi mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota di Sumbar, agar menjalin komunikasi yang intens kepada Athari Gauthi Ardi. Karena Athari merupakan satu-satunya wakil di Komisi V DPR RI yang berasal dari Sumbar. “Silahkan minta no handphone. Komunikasi sama beliau. Datangi beliau,” harapnya.
Mulyadi mengatakan kunjungan kerja tersebut dalam rangka masa reses III DPR RI. Komisi V DPR RI meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Sumbar, sebagai bagian fungsi pengawasan sekaligus mendapatkan masukan sebagai evaluasi untuk ditindaklanjuti. “Kita juga bawa pihak-pihak terkait agar bisa langsung merespon jika ada persoalan yang ditemukan di lapangan,” katanya.
Ada beberapa proyek strategis di Sumbar yang ditinjau diantaranya jalan tol Padang-Pekanbaru, Terminal Tipe A Anak Air, lampu penerang jalan dan proyek padat karya.
“Kita ingin tahu persoalan ril di lapangan. Kita upayakan ada solusinya,” katanya.
Persoalan yang ditemui di lapangan diantaranya persoalan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru dan akses jalan keluar dari terminal yang relatif masih kecil.
Asisten II Setdaprov Sumbar, Benny Warlis menyebut Sumbar tetap membutuhkan perhatian dari pusat dalam hal pembangunan. Ia mengatakan ada sejumlah proyek yang diharapkan dukungan Komisi V. Proyek itu diantaranya Tol Padang-Pekanbaru, Marina Padang, Trans Mentawai, Fly Over Sitinjau Laut, jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang dan Tol Dharmasraya-Pekanbaru.
Terkait persoalan yang ditemui di lapangan, ia mengakui adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan proyek di Sumbar. Ia meminta pejabat teknis untuk memberikan penjelasan agar Komisi V mengetahui persoalannya dengan jelas.(Bdr)
Comment