BUKITTINGGI — Pertemuan Persatuan Wanita Kurai (PWK) Kota Bukittinggi, dihelat di Aula Istana Bung Hatta, yang mendatangkan calon wakil wali kota Bukittinggi terpilih, Marfendi, Sabtu (30/1/2021), dihadiri seluruh pengurus anggota PWK.
Dalam pertemuan tersebut, calon wakil wali kota Bukittinggi terpilih, Marfendi dihadapan anggota dan pengurus PWK, mengatakan, pemerintah akan membuat rumah bahagia.
Rumah bahagia tersebut berfungsi untuk menampung orang tua terlantar, atau kurang terperhatikan oleh anak serta keluarganya.
Rencananya, rumah bahagia tersebut dibangun paling tidak satu per kecamatan. Jika kurang, pemerintah akan menambah pembangunan rumah bahagia tersebut.
Selain membuat rumah bahagia, menurut Marfendi, Pemko Bukittinggi juga akan memperhatikan anak yatim dan anak yang terlantar.
“Sebagai wujud pemerintah sebagai orang tua dari masyarakat yang membutuhkan, maka program tersebut sebagai bentuk pemerintah penduli terhadap rakyatnya,” ucapnya.
Pada dasarnya, Marfendi menyebutkan, peran pemerintah tersebut sebagai pelayan dari masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan rakyatnya.
Kader PKS ini juga menyampaikan, wanita lah yang pertama sekali ada di Bukittinggi. Kemerdekaan Indonesia juga lahir di Bukittinggi. Jadi, Bukittinggi merupakan kota bersejarah.
Maka dari itu, ucap Marfendi, semua pihak, termasuk PWK agar sama-sama mendukung jalannya pemerintahan Kota Bukittinggi di bawah, wali kota Bukittinggi dan wakil wali kota Bukittinggi, Erman Safar – Marfendi.
Diacara yang berlangsung dengan sekmen pertanyaan, salah seorang anggota PWK mempertanyakan bagaimana kedepan jalannya pemerintahan kota Bukittinggi, termasuk rumah dinas wali Kota Bukittinggi.
Marfendi didampingi istri Eva Nurma Karmila menjawab dengan mengatakan, rumah dinas wali kota Bukittinggi milik masyarakat Bukittinggi.
“Siapa yang akan mengadakan pesta pernikahan anaknya, terutama bagi yang tidak memiliki biaya untuk menyewa tempat, dapatkan memakai rumah dinas itu,” ucapnya.
Pertanyaan dari anggota PWK lain, PWK akan dibantu dana oleh pemerintah, dengan telah disediakan dananya, tiba-tiba akan dicairkan dana diblokir.
Menurut Marfendi, diharapkan PWK agar membuat Akte supaya keberadaan PWK terdaftar.
“Dengan keberadaan PWK yang telah terdaftar, pemerintah akan membantu pendanaan, agar PWK bisa menjalankan program-programnya,” sebutnya. (amr)
Comment