Hukum

Cagub Sumbar Mulyadi Ditetapkan Tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri

212
×

Cagub Sumbar Mulyadi Ditetapkan Tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri

Sebarkan artikel ini

Padang—Calon Gubernur Sumbar, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu). Penetapan tersangka itu berkaitan dengan melakukan kampanye pada media televisi diluar dari waktu yang ditentukan alias curi start.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono membenarkan Mulyadi telah ditetapkan tersangka. Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik sudah melakukan gelar perkara dan alat buktinya sudah mencukupi.

“Benar, calon Gubernur Sumbar atas nama Mulyadi ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana Pemilu. Rencananya, Senin 7 Desember 2020 akan dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim sebagai tersangka,” kata Brigjen Pol Awi kepada wartawan, Sabtu (5/12).

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu mengatakan, kasus dugaan tindak pidana pemilu yang menyangkut salah satu calon gubernur pada Pilkada Sumbar 2020, ditangani oleh Bareskrim Polri. ”Memang ada perkara itu, tapi ditangani di Bareksrim,” ungkap Kombes Pol Satake.

BACA JUGA  Lantamal II Laksanakan Latihan Penegakan Hukum di Laut TW I Tahun 2022 

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar Elly Yanti menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal dari laporan Tim Hukum calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mahyeldi-Audy, ke Bawaslu Sumbar pada 12 November 2020. Namun, pihaknya melimpahkan kasus itu ke Bawaslu RI dan akhirnya diserahkan ke Bareskrim karena ada dugaan unsur pidana.

“Karena peristiwa ini terjadi lintas provinsi, di Jakarta, di TV One, kami surati Bawaslu RI untuk mengambil alih kasus ini. Jadi, kami tidak melakukan registrasi penanganan pelanggarannya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal, mengatakan bahwa ia menerima surat panggilan dari Bareskrim Polri pada Senin (23/11) untuk memberikan keterangan. Karena sedang sakit, ia mengirim dua anggota tim ke Bareskrim pada Selasa (24/12).

BACA JUGA  Pantau Secara Online, Mentri PANRB Bisa Tahu ASN yang Tak Hadir Tanpa Keterangan

Soal pelaporan kasus tersebut, Miko menjelaskan pihaknya melaporkan Mulyadi ke Bawaslu Sumbar pada Kamis (12/11) dengan dugaan kampanye di luar jadwal karena tampil dalam acara “Coffee Break” di TV One pada hari itu. Alasannya, kampanye di televisi baru boleh dilakukan 14 hari sebelum pencoblosan, sementara Mulyadi tampil di TV One di luar masa tersebut.

Comment