PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi keputusan Pemerintah Pusat yang memastikan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk daerah terdampak bencana tidak dipotong, termasuk bagi Sumbar.
Mahyeldi menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Kebijakan tersebut, dinilainya sangat membantu daerah dalam menghadapi dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November lalu.
Menurutnya, kebijakan tidak memotong TKD bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tekanan anggaran akibat bencana.
“Keputusan ini menjadi penopang penting bagi daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik dan mempercepat pemulihan pascabencana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Keuangan atas perhatian dan dukungan nyatanya terhadap daerah terdampak bencana,” kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (17/12).
Menurut Mahyeldi, bencana yang terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, sementara kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi terus meningkat.
“Dengan kemampuan APBD yang terbatas, daerah tidak mungkin menanggung sendiri seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, dukungan APBN menjadi sangat penting agar pemulihan bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan masyarakat bisa segera bangkit,” tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.
Ia menegaskan, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rencananya TKD untuk Sumbar tahun 2026 dipotong mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar. (Bdr)
