PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik Sumbar Sugeng Arianto di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (6/11/2025). Pertemuan itu membahas capaian kinerja sektor unggulan daerah pada triwulan III tahun 2025.
Dalam audiensi tersebut, Mahyeldi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Plt Kepala Bappeda Yudha Prima, Kadis Perindag Novrial, serta perwakilan Diskominfotik dan dinas terkait.
BPS melaporkan sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumbar dengan hasil positif.
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat peningkatan signifikan pada produksi telur ayam dan daging ayam ras dibandingkan periode sebelumnya. Produksi kelapa sawit, kopi, dan tembakau juga menunjukkan tren kenaikan.
Sektor Perdagangan turut tumbuh dengan meningkatnya aktivitas perdagangan besar dan eceran, termasuk perdagangan daring. Peningkatan ini didorong oleh naiknya pasokan barang domestik dan impor.
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan. Jumlah penumpang dan barang angkutan udara turun masing-masing sebesar 7,06 persen dan 0,94 persen. Angkutan darat juga mengalami penurunan aktivitas.
Mahyeldi menilai perlunya strategi ekspor dan penguatan relasi antarwilayah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Ia juga mendorong relokasi industri ke wilayah potensial seperti Kabupaten Lima Puluh Kota agar rantai pasok lebih efisien.
“Kalau bisa, industri kita jangan semuanya terpusat di Padang. Sebagian sebaiknya diarahkan ke daerah yang punya potensi bahan baku supaya rantai pasoknya lebih efisien dan nilai tambahnya kembali ke daerah,” ujar Mahyeldi.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menanggapi bahwa relokasi industri perlu perencanaan matang. Ia mencontohkan pabrik karet yang tutup akibat biaya logistik tinggi karena jarak antara kebun dan lokasi pabrik.
Sugeng menyebut industri minyak sawit di Sumbar memiliki daya saing tinggi. “Kami mendorong investor membangun industri di titik strategis, terutama di daerah perbatasan, agar arus barang tetap mengarah ke Sumbar,” ujar Sugeng.
Pertemuan itu juga menyinggung pentingnya pengelolaan dan pelaporan data ekonomi. BPS berkomitmen memperkuat koordinasi serta memberikan pelatihan kepada petugas data di setiap perangkat daerah agar pencatatan lebih akurat.
Di akhir pertemuan, Mahyeldi menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar kebijakan pembangunan. “Kita perlu memastikan semua transaksi dan data ekonomi terekam dengan baik. Ini jadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat,” tutup Mahyeldi. (bdr)
