PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus menyiapkan berbagai terobosan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika fiskal. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta mengembangkan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas perhatian, masukan, dan dukungan terhadap pengelolaan pemerintahan serta keuangan daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Menurut Mahyeldi, berbagai pertanyaan, pendalaman, dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan daerah sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan.
“Berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penting bagi kami dalam pembahasan lebih lanjut bersama komisi dan perangkat daerah. Hal ini sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK,” ujarnya.
Mahyeldi menjelaskan, salah satu aspek yang mendapat perhatian serius dari fraksi-fraksi DPRD adalah pengelolaan aset daerah. Sebagian besar fraksi menilai aset pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah apabila dikelola secara tertib, produktif, dan berorientasi pada manfaat ekonomi.
Menurutnya, perhatian terhadap pengelolaan aset selama ini belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, berbagai masukan DPRD terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Selain optimalisasi aset, Mahyeldi menilai daerah perlu menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan mengingat kapasitas fiskal yang semakin terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan skema creative financing melalui instrumen sukuk dan obligasi daerah.
Mahyeldi mengungkapkan Sumbar menjadi salah satu daerah terdepan dalam mempersiapkan implementasi sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan di Indonesia. Kesiapan tersebut bahkan mendapat perhatian dari Islamic Development Bank yang mengundangnya mempelajari praktik pembiayaan kreatif pembangunan di Jepang.
“Kita perlu mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang kita siapkan agar pembangunan tetap berjalan meskipun kemampuan APBD memiliki keterbatasan,” katanya.
Lebih lanjut, Mahyeldi juga menyoroti potensi remitansi masyarakat perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun. Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila mampu dikelola dan diarahkan untuk mendukung pembangunan melalui sinergi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta nagari.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Meskipun kondisi anggaran mengalami fluktuasi, pemerintah daerah bersama DPRD harus terus menghadirkan berbagai terobosan agar pembangunan tetap berjalan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (Bdr)
