PADANG — Kota Padang resmi menjadi daerah percontohan program digitalisasi bantuan sosial oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penunjukan ditandai melalui koordinasi lintas kementerian di kediaman resmi wali kota, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta perwakilan Bank Indonesia dan Kemenpan RB.
Maigus Nasir mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat. Ia menilai program ini menjadi solusi atas persoalan data penerima bantuan. “Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada yang tercatat miskin padahal tidak, dan sebaliknya. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah kota telah menyiapkan langkah strategis. Salah satunya penerbitan SK Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bansos.
Pemko Padang juga menyiapkan 1.700 agen lapangan. Agen berasal dari ASN, pendamping PKH, TKSK, RW, RT, serta pengurus masjid dan musala untuk memperkuat pendataan.
Menurutnya, agen akan mendapat pelatihan intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital. “Kita menargetkan peluncuran program pada Oktober 2026 setelah seluruh persiapan rampung,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Ia mengapresiasi kesiapan Kota Padang dalam data kependudukan. “Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, 99,16 persen telah melakukan perekaman. Aktivasi IKD juga tertinggi di Sumbar,” ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadikan Padang layak sebagai pelopor digitalisasi bansos. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan yang transparan dan tepat sasaran. (Bdr)
