Peristiwa

Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat

4
×

Gubernur Sumbar Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat

Sebarkan artikel ini
Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6).

PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Menurutnya, data ekonomi yang akurat menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).

Mahyeldi menegaskan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memotret kondisi dan dinamika perekonomian daerah secara menyeluruh.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan usaha di Provinsi Sumatera Barat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mahyeldi mengapresiasi BPS beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus di Sumbar. Menurutnya, data yang valid sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pemantauan, serta evaluasi pembangunan di tengah perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan munculnya berbagai jenis usaha baru.

Baca Juga:  Banjir Bandang Hantam Sumbar, 12 Orang Korban Jiwa

“Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan daya saing pelaku usaha,” katanya.

Mahyeldi juga mengapresiasi BPS Provinsi Sumbar yang telah menerjunkan 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dia mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mendukung kelancaran proses pendataan.

“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang. Data tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan usaha, pelatihan, perbaikan pasar, hingga kemudahan perizinan,” tegasnya.

Mahyeldi menambahkan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas. Dia berharap seluruh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha mendukung pendataan agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumbar tercatat secara menyeluruh.

Baca Juga:  Tinjau Penanganan Banjir Pascabencana, Presiden Prabowo Kembali Tiba di Sumbar

Kepada para petugas sensus, Mahyeldi berpesan agar menjalankan tugas secara profesional, penuh semangat, serta menjunjung tinggi integritas sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, pencanangan yang digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day menjadi momentum tepat karena memperlihatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung.

Sonny menjelaskan Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dengan didukung dominasi penduduk usia produktif serta lebih dari 715 ribu unit usaha yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil. Hasil sensus nantinya menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang benar. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun berbagai program pembangunan yang semakin tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya. (Bdr)