PADANG – Pemerintah Kota Padang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (10/9/2025).
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik demi menjaga integritas. Ia menilai integritas tidak hanya berbicara soal kejujuran, melainkan juga komitmen dan konsistensi. “Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan secara bersama-sama. Jika prosesnya amburadul, tetap membuka celah bagi penyimpangan,” kata Fadly Amran.
Ia mengingatkan pengawasan melalui MCSP harus menyentuh hal teknis. Digitalisasi dokumen dan pengarsipan dinilai wajib agar transparansi berjalan. “Kota Padang harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan transparansi. Dengan memperkuat MCSP, praktik koruptif akan sulit bergerak karena bisa terdeteksi sejak dini,” ujar Fadly Amran.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK Harun Hidayat menegaskan sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi titik paling rawan. Ia mengingatkan agar proyek strategis, pokir, maupun hibah dijalankan sesuai aturan. “Proyek strategis, pokir, maupun hibah harus sesuai prosedur dan standar operasional. Sementara PBJ wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP. Risiko dan potensi fraud harus diminimalisir, khususnya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang menyumbang sekitar 70 persen kasus korupsi,” ungkap Harun Hidayat.
Plt Inspektur Kota Padang Isrin Ishak menyebutkan supervisi MCSP kali ini difokuskan pada PBJ karena kerawanan yang tinggi. Ia menjelaskan capaian Padang pada 2024 mencapai nilai 94,99, peringkat pertama di Sumatera Barat dan kedua di Sumatera. “Seluruh data yang disampaikan ke KPK sebagian sudah diverifikasi, sebagian lagi masih dalam proses. Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi, mulai dari perencanaan, penganggaran, PBJ, pengelolaan barang milik daerah, pendapatan pajak, APIP, hingga pelayanan publik, dapat dimaksimalkan agar capaian terbaik bisa dipertahankan,” jelas Isrin Ishak.
Meski nilai MCSP Kota Padang tinggi, tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi menjaga integritas di lapangan. Tingginya skor tidak menjamin bersihnya praktik birokrasi. Selama pengadaan barang dan jasa masih rentan, ancaman korupsi tetap menghantui.
Rakor juga dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, pimpinan OPD, serta jajaran yang menangani proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran DPRD. (Bdr)
