PADANG – Pemprov Sumbar memperkuat tata kelola kearsipan agar tertib, aman, dan sistematis di seluruh perangkat daerah. Biro Umum Setdaprov ditunjuk sebagai instansi pembina yang mengoordinasikan pengelolaan arsip dari OPD.
Sebagai tindak lanjut, Biro Adpim Setdaprov menyerahkan 55 box arsip inaktif tahun 2023 kepada Biro Umum. Penyerahan dilakukan oleh Dirse Novera kepada Edi Dharma di ruang rapat Biro Adpim, Kamis (4/9/2025).
Dirse Novera menyampaikan apresiasi atas peran Biro Umum yang memfasilitasi pengelolaan arsip secara terintegrasi. Ia menilai langkah ini kemajuan penting dalam menjaga keteraturan administrasi dan kelestarian dokumen pemerintahan. “Selama ini, pengelolaan arsip inaktif dilakukan secara mandiri oleh masing-masing OPD. Dengan adanya integrasi melalui Biro Umum, pengelolaan menjadi lebih tertib dan terarah. Ini terobosan yang sangat membantu, khususnya bagi kami di Adpim,” ungkap Dirse Novera.
Edi Dharma menegaskan arsip inaktif dari OPD akan dikelola secara profesional sesuai ketentuan berlaku. “Penyerahan arsip ini tidak hanya sebagai bentuk pengamanan dokumen, tetapi juga wujud komitmen kami menjaga keberlangsungan informasi serta sejarah pemerintahan daerah. Ke depan, program ini akan terus berjalan dengan target seluruh arsip inaktif OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dapat terfasilitasi,” jelas Edi Dharma.
Ia menambahkan program ini selain untuk pengamanan dokumen juga bagian dari upaya Pemprov mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip serta Perda Sumbar Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kearsipan.
Melalui sinergi antar biro ini, tata kelola arsip diharapkan semakin baik dan mampu menjadi landasan penting dalam mendukung pelayanan publik berkualitas. (Bdr)
